Tuturpedia.com – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meluncurkan program KTP Sakti di Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu (30/12/2023).
Sewaktu berkeliling di wilayah Indonesia, Ganjar kerap mendapat komplain dari masyarakat perihal bantuan yang diterima oleh itu-itu saja, sedangkan yang lain ada yang belum menerima bantuan.
“Lalu kita cari apa persoalannya, ternyata Bapak Ibu, persoalannya adalah data,” tutur Ganjar, dilansir Tuturpedia.com dari YouTube Ganjar Pranowo (31/12/2023).
“Maka pada saat saya jadi gubernur sering ngobrol dengan Pak Bupati dan Boyolali ini salah satu yang sangat kreatif untuk melakukan pendataan kepada penduduk. Maka kalau datanya sudah benar, maka bantuan apa pun yang akan kita berikan, salurannya tepat,” jelas Ganjar.
Lebih lanjut, Ganjar mengatakan jika ada keluarga yang tidak mampu atau masuk ke dalam kategori keluarga miskin, maka negara wajib membantu.
Bentuk bantuannya pun bermacam-macam, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), asalkan data yang tercantum adalah benar.
Program Ganjar: KTP Sakti
Program Satu Kartu Terpadu Sakti atau KTP Sakti merupakan kartu yang menggabungkan berbagai kartu bantuan sosial (bansos) yang telah ada saat ini kemudian direncanakan menjadi KTP (Kartu Tanda Penduduk).
Adapun sejumlah penyaluran bansos di antaranya melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Sembako Murah, Kartu PKH, Kartu Prakerja, Kartu Tani, Bantuan Langsung Tunai, Dukungan Usaha Mikro UMKM, dan Kredit Usaha Rakyat.
Program ini mengeklaim, dengan KTP Sakti, penyaluran bantuan sosial nantinya akan lebih sederhana, efisien, dan tepat pada sasaran.
Usai peluncuran program di Boyolali, Ganjar menyempatkan diri untuk memaparkan kembali soal KTP Sakti.
“Ya jadi sebenarnya setelah kita berkeliling ke banyak tempat, ternyata banyak sekali komplain dari masyarakat soal siapa yang paling berhak mendapatkan bantuan? Lalu terjadi kecemburuan dan akhirnya orang bicara tidak tepat sasaran,” ucapnya.
Kemudian, Ganjar menyampaikan bahwa adanya KTP Sakti ini, akan memperjelas data-data para penduduk untuk terima bantuan sesuai dengan profesinya.
“Kalau selama ini sudah banyak bantuan, terus kemudian masing-masing direpresentasikan dengan satu kartu, sekarang akan kita jadikan satu hanya dengan KTP. Saya kira dengan KTP Sakti ini, profil masing-masing penduduk yang ada di Indonesia sudah kita ketahui, mana yang miskin, mesti dapat bantuan apa, mana yang profesi apa,” paparnya.
Sebelumnya, ada pengalaman seorang masyarakat yang kartunya terblokir, sehingga menurut Ganjar hal itu bisa menjadi penyelesaian masalah dengan memperbaiki sistem.
“Kita kombinasikan pengalaman saya waktu di Jawa Tengah, ada kan aplikasi Lapor Gub, yang ini mau kita gedein se-Indonesia sehingga menjadi government super apps untuk melakukan kontrol-kontrol dengan data-data yang ada,” kata Ganjar.
Walau begitu, masyarakat meminta data yang ada jangan sampai bocor dan Ganjar memastikan data tersebut aman.
KTP Sakti Tidak Memerlukan Anggaran
Ketika ditanya perihal anggaran soal KTP Sakti ini, Ganjar menuturkan tidak perlu anggaran atau biaya lagi karena sudah ada Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Oh enggak, NIK kan sudah ada, data kependudukan sudah ada. Sistemnya sudah ada, itu kalau satu data Indonesia sekarang ada berbasis NIK sebenarnya profiling-nya (pembuatan profil) sudah ada, tidak perlu lagi dengan biaya-biaya yang lain, wong (orang) ini hanya soal political will (keinginan politik) kok,” lanjutnya.
“Kalau kita mau, kita mampu, tinggal butuh analis ya kemudian memecah-mecah menjadi kebutuhan yang akan kita lakukan ya, tinggal jalan saja itu sebenarnya komitmen, maka saya geregetan saja kenapa satu data Indonesia enggak beres,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ganjar menceritakan soal dirinya yang melihat produksi pertanian yang sudah swasembada namun 3 bulan kemudian melakukan impor (pemasukan barang dari luar negeri).
“Sebenarnya kita posisinya seperti apa, kita ngaku saja sebenarnya, ngaku enggak apa-apa, oh memang kurang karena situasi perubahan iklim, karena pupuknya kurang, karena produktivitasnya rendah, maka tugas kita adalah mencari jalan keluar berbasis data yang valid,” tegasnya.***
Penulis: Annisaa Rahmah
