Tuturpedia.com – Pj Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Nana Sudjana resmi membuka kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri Tahun Ajaran 2024/2025 di SMA Negeri 9 Surakarta.
Dikutip Tuturpedia.com, Senin (3/6/2024), kegiatan penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri ini sudah dimulai sejak hari ini, Senin (3/6/2024).
Pemprov Jateng menetapkan penambahan target daya tampung pada PPDB tahun ajaran baru kali ini sebesar 0,35% dari lulusan SMP sederajat.
Berbeda dengan tahun 2023 lalu, di mana daya tampung yang ditetapkan sebesar 41,27%, tahun ini bertambah menjadi 42,62% dari total jumlah siswa lulusan SMP sebanyak 541.073 siswa.
Menurut Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, penambahan ini dilakukan guna meningkatkan pendidikan di Jateng.
“Dengan adanya penambahan ini, merupakan suatu hal yang sangat baik, karena dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan di Jateng,” kata Nana.
Setelah resmi dibuka, PPDB ini rencananya akan diumumkan pada Kamis, 6 Juni 2024. Bagi sekolah yang hendak mendaftar bisa mulai membuat akun dan verifikasi berkas pendaftaran mulai 11 sampai 24 Juni 2024.
Nana menegaskan jika proses PPDB Jateng akan dilaksanakan secara transparan, obyektif, akuntabel, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi integritas. Ia juga mengimbau agar tidak ada hal-hal yang dapat mencederai proses PPDB.
“Jangan sampai ada hal-hal yang mencederai proses PPDB ini,” ujarnya.
Oleh karena itu, Nana Sudjana meminta agar panitia PPDB membuka posko pengaduan, di mana layanan ini dapat mempermudah masyarakat yang ingin bertanya atau menyampaikan keluhan mengenai proses PPDB ini.
“Pelayanan konsultasi dan pengaduan ini harus selalu kita siapkan,” pintanya.
Adapun untuk mendukung kesuksesan proses PPDB tahun ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Uswatun Hasanah menyebut jika pihaknya sudah menyiapkan regulasi PPDB tahun ajaran 2024/2025. Persiapan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.
Tak hanya dipersiapkan dengan matang, namun PPDB di Jateng tahun ini juga dikawal oleh banyak pihak termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) internal, Ombudsman, bahkan sampai melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu, panitia PPDB juga sudah menyediakan layanan pengaduan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan apabila pada prosesnya ditemukan pelanggaran atau pelayanan yang tidak baik.
Posko pengaduan tersebut bisa dihubungi melalui beberapa saluran seperti melalui email [email protected], telepon 024-86041265, dan WhatsApp di 0895-1945-1737.***
Penulis: Niawati.
Editor: Annisaa Rahmah.
