Blora, Tuturpedia.com – Sektor perdagangan di Kabupaten Blora tampaknya masih menjadi lahan basah yang rawan praktik lancung. Kilas balik perjalanan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Blora dalam beberapa tahun terakhir diwarnai oleh drama hukum yang menjerat pejabat teras hingga dugaan kebocoran pendapatan daerah di sektor perparkiran. Sabtu, (14/03/2026).
Berikut adalah rentetan kasus yang menjadi catatan kelam sekaligus ujian integritas bagi pengelolaan pasar di “Kota Minyak Dan Jati”:
Tragedi Pasar Induk Cepu: “Mahar” Kios yang Berujung Jeruji
Kasus yang paling mengguncang publik terjadi pada tahun 2021. Tak tanggung-tanggung, praktik pungutan liar (pungli) dalam jual beli kios di Pasar Induk Cepu menyeret Sarmidi (Kepala Dindagkop UKM saat itu) dan Warso (Kabid Pasar).
Modus operandi yang memeras pedagang demi mendapatkan lapak jualan ini berakhir dengan penggeledahan kantor dinas oleh Kejari Blora. Akibat perbuatannya, kedua pejabat tersebut harus menelan pil pahit: dipecat secara tidak hormat dari status ASN. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa aset negara seringkali dijadikan komoditas pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Teka-teki Parkir Sidomakmur:
Bayang-bayang Korupsi 2025. Belum sembuh luka lama, publik kembali dikejutkan oleh laporan warga ke Polres Blora pada tahun 2025 terkait pengelolaan parkir di Pasar Sidomakmur. Kecurigaan mencuat setelah adanya ketimpangan pendapatan yang sangat mencolok sebelum dan sesudah penerapan sistem e-parkir.
Digitalisasi yang seharusnya menutup celah kebocoran justru mengungkap adanya potensi “uang hilang” selama bertahun-tahun dalam sistem manual. Kasus ini kini menjadi fokus penyelidikan untuk melihat sejauh mana kebocoran anggaran daerah terjadi di sektor retribusi.
Proyek Fiktif dan Upaya Bersih-Bersih
Dinamika korupsi di Blora tahun 2025 juga melebar ke sektor swasta yang mencatut nama pengadaan barang. Bahkan Ketua ormas setempat, sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan proyek fiktif solar industri, yang menambah daftar panjang kerentanan iklim bisnis di daerah.
Oase di Tengah Krisis: Skor SPI KPK Meningkat
Di balik rentetan kasus tersebut, secercah harapan muncul lewat data Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK pada 2025. Dilaporkan adanya peningkatan skor yang menunjukkan upaya perbaikan birokrasi dan pengembalian kerugian negara oleh Kejari Blora mulai membuahkan hasil.
“Pasar adalah urat nadi ekonomi rakyat kecil. Jika pengelolaannya dikorupsi, yang paling terdampak bukan hanya kas daerah, tapi keringat para pedagang,” tegas salah satu tokoh peduli transparansi Blora. Dilansir dari berbagai sumber.
Kini, tantangan besar berada di pundak pemegang kebijakan tahun 2026. Apakah pengawasan aset pasar akan diperketat secara permanen, ataukah pasar akan terus menjadi “lumbung” bagi para pemburu rente.
