Tuturpedia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap untuk memantau pelaksanaan program makan siang gratis yang menjadi program unggulan Prabowo-Gibran.
KPK menyebut pihaknya akan mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk mencegah celah potensi korupsi dari program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di gedung KPK.
“Dari monitoring, kita lihat pelaksanaannya bagaimana, kalau dia kan rekomendasi ya, rekomendasi perbaikan,” kata Pahala Nainggolan.
Nantinya program makan siang gratis ini akan dipantau jalannya oleh KPK, kemudian lembaga pemberantasan korupsi ini akan mengeluarkan sejumlah rekomendasi apabila terdapat aspek yang perlu diperbaiki.
“Paling enggak jalan dahulu, baru direkomendasiin, atau yang namanya corruption risk assesment (CRA). Jadi, regulasi apa yang dikeluarkan, coba kita lihat,” jelas Pahala.
Meski belum mendapatkan gambaran jelas terkait pelaksanaan program makan siang gratis ini, Pahala dengan tegas mengatakan ada permasalahan potensi korupsi yang bisa muncul.
Adapun beberapa potensi ini meliputi pengadaan, lelang kemahalan harga hingga kualitas yang bisa saja tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.
“Masif dan ini cerita pengadaan, cerita lelang, cerita kemahalan harga, cerita harga benar, tetapi kualitas sampai lapangan enggak benar,” ungkap Pahala.
Kemudian, saat sidang Kabinet Indonesia Maju, KPK akan membuka peluang untuk memberikan sejumlah rekomendasi terkait pelaksanaan program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih ini.
Rekomendasi diberikan untuk menutup celah terjadinya korupsi saat pelaksanaan program. Sementara itu, Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango mengatakan jika pihaknya memang bertugas memantau setiap pelaksanaan program yang diusul pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.
Namun sebelumnya, perlu ditelaah terlebih dahulu untuk mengetahui kekurang dari program tersebut. “Termasuk segala kebijakan itu tetap menjadi bagian yang kita lakukan telaah,” kata Nawawi.
Jika usai ditelaah didapati celah, selanjutnya KPK akan menyampaikan rekomendasi atas upaya perbaikan.
“Apakah sudah pas atau KPK perlu menyampaikan rekomendasi-rekomendasi barangkali dalam upaya perbaikan,” tutur Nawawi.
TKN Prabowo-Gibran Respons Tindakan KPK
Terkait pernyataan KPK tersebut, Roslan Roeslani selaku TKN Prabowo Gibran pun ikut buka suara.
Ia menyampaikan jika program prioritas ini akan mengacu pada semua aturan yang ada sehingga nanti manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Program makan siang ini akan dilakukan tentu dengan mengacu kepada semua aturan yang ada, semua kebijakan yang ada. Sehingga ini dapat dirasakan asas manfaatnya pada seluruh rakyat Indonesia terutama kepada para ibu hamil kemudian kepada murid-murid, adik-adik kita yang jumlahnya kurang lebih sampai 80 juta orang,” ujar Roslan Roeslani.***
Penulis: Niawati
Editor: Nurul Huda
