Semarang, Tuturpedia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sekitar 21 pejabat Pemerintahan Kota Semarang atas dugaan pelaksanaan anggaran 2023 yang dimulai pada Selasa (30/1/2024).
Adapun dugaan pelaksanaan anggaran 2023 ini terkait dengan proyek kelebihan bayar di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah.
Dalam pemanggilan tersebut, 21 pejabat akan dimintai keterangan seputar penggunaan anggaran untuk kegiatan proyek kecamatan sampai kelurahan.
Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Ronny Maryanto mengatakan, pemeriksaan KPK terhadap 21 pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan informasi yang ia dapatkan memang benar adanya.
“Mulai selasa yang lalu, ada pemeriksaan 21 orang pejabat termasuk ASN di Pemkot Semarang yang diperiksa oleh KPK di gedung BPKP,” ujar Ronny saat dihubungi Tuturpedia via telepon pada Kamis (1/2/2024).
Rony menjelaskan mekanisme pemeriksaan tersebut berisi adanya dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, seperti pajak serta jual beli jabatan.
“Materi pemeriksaan ini seputar adanya dugaan korupsi di pengadaan barang dan jasa, kemudian juga ada dari sektor pajak, jual beli jabatan,” jelasnya.
Ronny mengungkapkan beberapa pejabat yang dipanggil adalah Sekda Kota Semarang, Iswar Aminuddin, Riyan Putro Wijoyo, Indriyasari, Binawan, mantan Dirut RSUD, dan beberapa Kabag dan para camat.
“Dari 21 orang yang diperiksa ini dari berbagai OPD, mulai dari bapenda, sekda, terus ada juga bagian rumah tangga, dari ULP,” ungkapnya.
Namun, Ronny kembali menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan tiga hari tersebut ada beberapa orang yang tidak hadir dalam pemeriksaan, termasuk saksi kunci.
“Dari pantauan kami, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari 21 itu sebanyak 12 orang ada yang mangkir, tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut. Hanya 9 orang yang memenuhi panggilan KPK pada tiga hari ini,” ucapnya.
Ronny memaparkan bahwa Kota Semarang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja dalam tiga tahun belakangan ini. Seperti kasus hilangnya nyawa Iwan Budi, salah satu saksi kunci yang merupakan ASN Bapenda.
“Pemeriksaan yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa Kota Semarang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Menurut catatan kami, setidaknya dalam kurun waktu 3 tahun belakang beberapa dugaan kasus korupsi terjadi di Kota Semarang,” imbuhnya.
“Kasus korupsi yang melatarbelakang (hilangnya nyawa) ASN Bapenda Pemerintah Kota Semarang Iwan Budi. Kematian ASN tersebut diduga ada kaitan dengan kasus yang dilaporkannya di KPK namun sampai saat ini masih gelap kasusnya,” terangnya.
Ronny berharap semua permasalahan dalam pemerintah Kota Semarang segera diselesaikan dan berharap KPK dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah turut membasmi permasalahan tersebut.
“Perilaku korupsi pejabat dan aparatur pemerintah Kota Semarang masih sangat tinggi, sehingga kami sangat berharap Pemerintah Kota Semarang segera memperbaiki diri. Kami juga berharap pada KPK dan Polda Jawa Tengah untuk mengungkap hingga tuntas dan membongkar aktor utama dari kasus-kasus tersebut,” tutupnya.***
Penulis: CR3
Editor: Annisaa Rahmah
