Tuturpedia.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Federasi Buruh kali ini kompak dengan tegas menolak potongan tabungan perumahan rakyat atau Tapera.
Dikutip Tuturpedia.com, Jumat (31/5/2024), polemik tabungan perumahan rakyat atau Tapera masih terus bergulir.
Meskipun kebijakan ini belum direalisasikan, namun penolakan masif serentak datang dari berbagai pihak.
Tak hanya dari kalangan karyawan, penolakan juga tegas diberikan oleh pihak pengusaha. Pasalnya pada kebijakan ini, bukan hanya akan memotong gaji pekerja sebesar 2,5% namun juga pengusaha terkena imbas yakni terpotong potongan 0,5% untuk tiap karyawan.
Shinta W Kamdani selaku Ketua Umum APINDO menilai jika Tapera seharusnya sifatnya sukarela, bukan keharusan.
“Nah kalau kami melihat sebenarnya kalau konsep ini mau dipakai, kalau namanya tabungan ya sukarela saja gitu. Jadi tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja untuk mengiur. Ya jadi itu ya silakan buat sukarela,” ujar Shinta.
Ia menambahkan bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan sudah memiliki program JHT yang mana dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk layanan tambahan seperti dipakai untuk perumahan.
“Nah kita melihat bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan kita sudah mengiur. BPJS Ketenagakerjaan itu ada program JHT, jaminan hari tua yang 30% dananya itu sudah bisa dimanfaatkan untuk manfaat layanan tambahan dan itu bisa dipakai untuk perumahan,” lanjutnya.
Menurutnya, daripada membuat program baru, lebih baik menjalankan dan mengoptimalkan program BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berjalan saat ini.
“Jadi ini sudah jalan dari BPJS Ketenagakerjaan, ini sudah jalan programnya dan jumlahnya juga sudah besar itu, sudah hampir Rp136 triliun ya dari total 30% dari total JHT. Jadi menurut kami ini buat apa gitu loh, ada iuran tambahan lagi kalau ini sudah ada programnya yang bisa dioptimalkan,” sarannya.
Tak hanya Shinta, Presiden KSBI, Elly Rosita Silaban meminta pemerintah untuk merevisi dan membatalkan kebijakan Tapera ini menjadi sukarela bukan wajib bagi para pekerja.
“Tolong kalian upayakan untuk pemerintah membatalkan ini atau setidaknya merevisi pasal, mungkin yang paling krusial itu pasal 7 ya. Yang wajib itu menjadi sukarela,” pungkas Elly Rosita.
Penulis: Niawati.
Editor: Annisaa Rahmah.
