Jateng, Tuturpedia.com – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Edy Wuryanto, mendorong pemerintah agar menyiapkan tenaga kesehatan yang fokus pada public health (kesehatan masyarakat).
Tentunya apa yang disampaikannya bukan tanpa alasan, hal ini karena kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia melonjak.
Bahkan menurut data Kementerian Kesehatan, hingga minggu ke-11 tahun 2024 mencapai 35.556 kasus. Sementara kasus kematiannya mencapai 290 orang.
“Adanya lonjakan kasus ini membuat rumah sakit padat. Saya mengambil contoh di DKI Jakarta. Ada masyarakat miskin yang terkena DBD dan mencari rumah sakit tapi selalu penuh,” ucapnya saat dihubungi oleh Tuturpedia, Selasa (26/3/2024).
Lebih lanjut, legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini mempertanyakan upaya dari pemerintah. Karena, Edy sapaan akrab dari Edy Wuryanto, tak ingin masyarakat yang terkena DBD terlambat ditangani.
“Masa urgent DBD ini lima hari. Jika tertolong kemungkinan besar sembuh. Jika terlambat bisa meninggal,” ungkapnya.
Tak hanya itu, dirinya juga menyoroti peran serta masyarakat yang turun. Padahal, pada tahun 90-an upaya pemberantasan DBD yang melibatkan publik begitu gencar.
Sehingga muncul gotong royong masyarakat dalam membersihkan lingkungan.
“Akhir-akhir ini saya lihat PSN (pemberantasan sarang nyamuk) lemah, tapi justru mengandalkan vaksinasi atau wolbachia. Pelibatan masyarakat rendah. Jadi, pemerintah perlu memikirkan penyiapan SDM kesehatan di sektor public health,” jelasnya.
“Tujuannya, dapat menggerakkan masyarakat agar memandirikan masyarakat. Tidak semua urusan kesehatan itu selesai dengan pemerintah,” tuturnya.
Ia juga mengakui, jika Indonesia termasuk lemah dalam hal ini. Dampaknya menurut Edy ialah penyakit seperti DBD, HIV, atau stunting yang merebak. Hal ini karena tidak ada pendampingan dari tenaga kesehatan.
“Saya ingin ada roadmap penyiapan SDM kesehatan pada bagian public health, sehingga setiap saat bisa mendampingi masyarakat. Terutama saat mengalami masalah kesehatan dan tidak tergantung kepada kader kesehatan. Dan kapasitas kader kesehatan yang terbatas juga menjadi alasan dibutuhkannya SDM kesehatan pada sektor public health,” tandasnya.***
Kontributor Jawa Tengah: Lilik Yuliantoro.
Editor: Annisaa Rahmah.
