Blora, Tuturpedia.com – Polemik yang membelit operasional Pabrik Gula GMM Blora kian memanas dan dinilai tak bisa lagi diselesaikan dengan sekadar wacana. Desakan untuk langkah konkret pun mulai menguat, terutama dari kalangan petani tebu yang terdampak langsung. Minggu, (29/03/2023).
Salah satu suara kritis datang dari Yuyus Waluyo, petani tebu yang menilai persoalan di tubuh PG GMM telah berkembang jauh melampaui isu teknis. Ia menyebut situasi saat ini sudah masuk dalam kategori krisis kepercayaan yang dirasakan oleh petani, karyawan, hingga masyarakat luas.
“Ini bukan lagi soal teknis semata. Ada ketidakpastian operasional dan arah kebijakan yang tidak jelas, dampaknya langsung terasa pada kepercayaan publik,” ujar Yuyus.
Menurutnya, akar persoalan terletak pada penempatan kelembagaan yang kurang tepat sejak awal. Ia menilai Perum Bulog tidak memiliki kompetensi utama dalam mengelola industri gula yang kompleks dan membutuhkan ekosistem menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Bulog itu fokusnya stabilisasi dan logistik pangan, bukan operator industri gula. Mengelola pabrik gula butuh pengalaman dan sistem yang matang,” tegasnya.
Sebagai jalan keluar, Yuyus mendorong adanya langkah restrukturisasi melalui pengambilalihan pengelolaan PG GMM oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Ia menyebut opsi tersebut sebagai langkah paling rasional dalam kondisi saat ini.
Dari sisi kapasitas, PTPN dinilai memiliki pengalaman panjang dalam industri gula, mulai dari pengelolaan bahan baku, kemitraan dengan petani, hingga efisiensi produksi dan distribusi.
“Bagi PTPN, itu sudah jadi makanan sehari-hari. Mereka punya sistem dan pengalaman,” imbuhnya.
Lebih jauh, Yuyus menekankan pentingnya kepastian bagi petani tebu. Ia menyebut, petani tidak membutuhkan janji, melainkan jaminan nyata seperti serapan hasil panen, harga yang layak, serta pola kemitraan yang berkelanjutan.
“Kalau sistemnya jelas, petani akan tenang. Tapi sekarang justru penuh ketidakpastian,” katanya.
Ia juga menyoroti nasib karyawan yang terdampak situasi ini. Menurutnya, kondisi operasional yang tidak menentu berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja secara tidak langsung atau “PHK terselubung”.
“Kalau terus dibiarkan, ini bisa berdampak luas. Harus ada arah restrukturisasi yang jelas, dan itu bisa lebih terjamin jika dikelola PTPN, tentu dengan pengawalan agar pekerja tidak dirugikan,” jelasnya.
Yuyus menegaskan bahwa pengambilalihan ini bukanlah bentuk penjualan aset negara, melainkan bagian dari penataan ulang antar-BUMN agar fungsi dan perannya lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Ini bukan jual aset, tapi restrukturisasi untuk efektivitas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak kisruh ini tidak hanya dirasakan oleh petani dan karyawan, tetapi berpotensi meluas ke sektor ekonomi masyarakat. Aktivitas pabrik gula yang tersendat dinilai mengganggu rantai ekonomi, mulai dari buruh tebang angkut hingga pelaku usaha kecil di sekitar pabrik.
Untuk itu, Yuyus mendorong agar pengambilan kebijakan ke depan dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, serta perwakilan petani dan karyawan.
“Jangan sampai keputusan strategis diambil tanpa mendengar suara yang terdampak langsung. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang, jadi harus terbuka dan akuntabel,” pungkasnya.
