Blora, Tuturpedia.com – Sektor pendidikan di Kabupaten Blora sepanjang periode 2024 hingga awal 2025 terus menjadi sorotan tajam. Alih-alih mencetak prestasi, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blora justru dihantam badai laporan dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari dugaan “bagi-bagi” proyek fisik, praktik pungli yang menyasar siswa miskin, hingga polemik makanan bergizi yang dianggap jauh dari kata layak. Sabtu, (14/03/2026).
Berikut adalah kilas balik rentetan isu yang menggoncang marwah pendidikan di Kota dengan sebutan penghasil minyak serta jati:
Sengkarut Proyek Fisik: Antara Dugaan Pengkondisian dan Bantahan
Isu paling panas bermula ketika aktivis Laskar Blora mengendus adanya aroma pengkondisian dalam pengadaan barang dan jasa (proyek fisik) di lingkungan Disdik. Tak berhenti di situ, Masyarakat Pemantau Keuangan Negara (MPKN) bahkan menyatakan kesiapannya membawa dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke ranah hukum yang lebih tinggi, yakni KPK.
Meski Kabid Sarpras Disdik Blora telah memberikan bantahan keras terkait isu proyek fiktif tersebut, publik masih mempertanyakan efektivitas pengawasan sarana pendidikan di lapangan yang dianggap masih timpang.
Luka di Balik Dana PIP: Dugaan Pungli yang Mencuat
Harapan siswa kurang mampu untuk mengenyam pendidikan layak sempat terusik oleh dugaan Pungutan Liar (Pungli) dana Program Indonesia Pintar (PIP). Kasus ini mencuat di SDN 4 Sambongrejo, yang memaksa Disdik melakukan pemanggilan terhadap kepala sekolah terkait. Isu ini menjadi preseden buruk bagi transparansi penyaluran bantuan sosial pendidikan di Blora.
Polemik Perut: Menu “Makan Bergizi Gratis” yang Dipertanyakan
Transformasi program pusat berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) di Blora juga tak lepas dari kritik pedas. DPRD Blora sempat memanggil pihak Disdik setelah muncul keluhan mengenai kualitas menu yang dinilai tidak layak dikonsumsi siswa. Hal ini memicu pertanyaan besar: Sejauh mana pengawasan standar nutrisi yang dilakukan oleh dinas terkait?
Darurat Bullying di Sekolah Unggulan
Bukan hanya soal anggaran, ketahanan mental siswa juga diuji. Kasus perundungan (bullying) yang viral di SMPN 1 Blora dan Kedungjenar, seolah menjadi puncak gunung es dari lemahnya pembinaan karakter di sekolah. Disdik merespons dengan pemanggilan dan pembinaan, namun publik menuntut langkah preventif yang lebih nyata.
“Setiap isu yang muncul seharusnya dijawab dengan transparansi total, bukan sekadar klarifikasi formalitas. Kepercayaan masyarakat adalah taruhannya,” ujar Suhendro, salah satu tokoh masyarakat Blora.
Meski sebagian besar laporan ditindaklanjuti dengan klarifikasi dan pembinaan internal, rentetan isu ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Kabupaten Blora.
Masyarakat kini menunggu, apakah di tahun 2026 ini akan ada reformasi birokrasi yang nyata di tubuh Disdik, ataukah pola lama akan terus berulang.
