Blora, Tuturpedia.com — Ketegangan antara aktivis masyarakat sipil, yang dipimpin oleh Mat Tohek, dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, memasuki babak baru. Polemik mengenai kunjungan kerja (kunker) DPRD yang dinilai ‘hanya buang-buang anggaran daerah’ terus bergulir, mendorong desakan publik agar tuntutan ini segera menemukan titik terang, terutama terkait penggunaan uang rakyat.
Aksi yang belakangan ini gencar dilakukan oleh Mat Tohek dan rekan-rekannya, mulai dari aksi jalan miring dan nantinya termasuk pemasangan spanduk kritik yang keras, mendapat tanggapan luas dari berbagai lapisan masyarakat Blora. Rabu, (12/11/2025).
Banyak pihak yang sepakat dengan kritik tersebut, menganggap bahwa efektivitas dan transparansi kunker DPRD selama ini perlu dipertanyakan.
“Kami tidak anti kunker, tapi kami menuntut kejelasan. Apakah hasil kunker ini sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan? Apalagi saat ini Kabupaten Blora butuh investor, seharusnya saat kunker juga bawa investor masuk. Hal itu penting. Dan masyarakat Blora butuh bukti, bukan sekadar pelaporan administratif,” ujar, Karyadi, seorang tokoh masyarakat Blora Kota
Desakan Utama: Transparansi Anggaran dan Penyelidikan Kejaksaan
Puncak dari tuntutan masyarakat adalah seruan tegas yang nantinya tertuang dalam spanduk, yaitu “Stop Kunker, Hanya Buang-buang Anggaran Daerah, Kejaksaan Segera Selidiki!”. Seruan ini bukan sekadar protes, melainkan permintaan resmi agar Kejaksaan Negeri Blora mengambil langkah proaktif untuk mengaudit dan menyelidiki dugaan penyalahgunaan atau inefisiensi anggaran dalam kegiatan kunker.
Masyarakat mendesak agar DPRD Blora segera membuka data detail terkait:
- Realisasi Anggaran: Rincian biaya yang dihabiskan untuk setiap kegiatan kunker.
- Output dan Dampak: Laporan konkret mengenai kebijakan atau manfaat langsung yang dihasilkan dari kunker bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Blora.
Titik Terang Polemik: Harapan Adanya Mediasi dan Audit Independen
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi yang memuaskan dari pihak DPRD Blora yang mampu meredam polemik ini. Kesenjangan komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya ini dikhawatirkan akan memicu gejolak sosial yang lebih besar.
Mat Tohek dan kawan-kawan menyatakan bahwa tujuan utama mereka adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kami hanya ingin DPRD kembali ke fungsinya, yaitu mengawasi dan membuat kebijakan yang benar-benar pro rakyat, bukan sekadar jalan-jalan dengan uang rakyat,” tegas Mat Tohek dalam sebuah kesempatan.
Masyarakat Blora kini menanti respons konkret. Diharapkan ada langkah mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah atau audit independen yang dapat memberikan titik terang apakah kunker yang dilakukan selama ini memang efektif atau benar-benar hanya menghabiskan anggaran daerah. Bola panas kini berada di tangan DPRD dan Kejaksaan Blora.
Berikut tuntutan Mat Tohek :
- Kunker dinilai hanya menghabiskan anggaran daerah tanpa hasil yang jelas atau berdampak signifikan bagi masyarakat.
- Agar anggaran Kunker dialihkan untuk sektor yang lebih prioritas seperti infrastruktur dan pendidikan, kesehatan, seni budaya dan UMKM.
- Adanya kasus hukum yang menjerat mantan pimpinan DPRD Blora terkait dugaan korupsi Kunker fiktif, yang merugikan keuangan negara milyaran rupiah.
- Setiap Kunker harus didokumentasikan dengan jelas, mencakup agenda, lokasi, dan temuan hasil. Laporan hasil Kunker wajib diumumkan kepada publik.
- Kunker tidak boleh hanya menjadi perjalanan seremonial. Harus ada tindak lanjut konkret berupa rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Blora atau pembahasan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda).
- Anggaran Kunker harus digunakan seefisien mungkin untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat Blora.
- Masyarakat dan media memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan Kunker. Kritik dan masukan dari publik harus ditanggapi serius oleh DPRD.
- Kasus penyalahgunaan dana Kunker yang terbukti fiktif harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kepercayaan publik.
