Blora, Tuturpedia.com — Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Iwan Krismiyanto, yang dikenal melalui akun media sosialnya TikTok dengan sebutan @Iwan K., kembali menarik perhatian publik, setelah melontarkan pernyataan yang menyentil esensi dari tugas perwakilan rakyat.
Melalui sebuah unggahan video yang viral, Iwan K menegaskan bahwa fungsi utama seorang anggota dewan tidak hanya terletak pada jabatan yang diemban, tetapi pada komitmen untuk memperjuangkan aspirasi konstituennya.
Dalam video tersebut, yang diketahui oleh awak media ini, pada Jumat 17 Oktober 2025, Iwan K. menyampaikan pesan tegas yang berbunyi:
“Keterwakilan bukan soal jabatan, tapi soal bagaimana kau berdiri menyuarakan aspirasi warga yang kau wakili (Iwan K.).”
Pernyataan ini muncul di tengah isu-isu publik mengenai kinerja anggota legislatif dan harapan masyarakat terhadap representasi mereka di parlemen.
Iwan K. menekankan bahwa fokus utama seorang wakil rakyat harus bergeser dari sekadar posisi struktural menjadi implementasi nyata dari janji-janji politik kepada masyarakat.
Sentil Penanaman Modal Asing dan Kepentingan Daerah
Lebih lanjut, dalam narasi yang menyertai video tersebut, Iwan K. menyinggung isu sensitif mengenai investasi dan penanaman modal. Ia menyoroti pentingnya membawa nama baik daerah yang diwakilinya, bahkan dalam urusan skala besar seperti penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).
“Saya pasti (akan menyuarakan) ada penanaman modal asing maupun penanaman modal besar, yang tidak bisa dipungkiri di sini. Berkali-kali, tolong (saat ini) membawa nama Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Jadi saya dikirim ke sini untuk daerah (Blora) jadi bermanfaat,” ujarnya.
Pesan ini mengindikasikan bahwa Iwan K. memandang perannya sebagai jembatan yang memastikan setiap kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan investasi, harus memberikan dampak positif dan manfaat konkret bagi warga Blora yang telah memilihnya.
Kritik dan imbauan dari Iwan Krismiyanto ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan, bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan tulus dan kerja nyata demi kesejahteraan rakyat.
