Blora, Tuturpedia.com – Fenomena pengambilan keputusan tanpa koordinasi dengan pimpinan kembali menjadi sorotan. Alih-alih menghadirkan solusi, langkah sepihak yang dilakukan sejumlah pejabat justru dinilai memunculkan persoalan baru dan memperkeruh situasi di tengah masyarakat. Kamis, (26/02/2026).
Dalam tata kelola pemerintahan, koordinasi merupakan prinsip mendasar untuk menjaga sinkronisasi kebijakan. Setiap keputusan strategis seharusnya melalui komunikasi dan persetujuan pimpinan agar sejalan dengan visi, arah kebijakan, serta mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul.
Namun di lapangan, tidak jarang keputusan diambil tanpa pembahasan matang maupun koordinasi lintas sektor. Dampaknya, kebijakan yang dikeluarkan sering kali menuai protes, menimbulkan kebingungan publik, bahkan berujung pada konflik internal birokrasi.
Sejumlah pengamat menilai, keputusan tanpa koordinasi berpotensi melemahkan wibawa organisasi. Selain menciptakan tumpang tindih kebijakan, langkah tersebut juga dapat memicu kesalahpahaman antarinstansi dan memperlambat penyelesaian persoalan yang sebenarnya ingin diatasi.
“Koordinasi itu bukan formalitas. Itu bagian dari sistem kontrol agar kebijakan tidak menabrak aturan dan tidak menimbulkan dampak lanjutan,” ujar Suhendra, seorang pemerhati kebijakan publik.
Ironisnya, keputusan yang dimaksudkan sebagai solusi cepat justru sering memicu reaksi berantai. Mulai dari polemik di masyarakat, koreksi dari atasan, hingga evaluasi ulang yang menguras waktu dan energi. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya komunikasi internal dan kurangnya perencanaan komprehensif.
Masyarakat pun berharap setiap pejabat lebih berhati-hati dalam mengambil langkah strategis. Transparansi, koordinasi, dan kepatuhan terhadap mekanisme organisasi menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjadi solusi, bukan sumber persoalan baru.
Penguatan budaya koordinasi dan evaluasi internal dinilai penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Sebab dalam pemerintahan, satu keputusan yang keliru bukan hanya berdampak pada institusi, tetapi juga pada kepercayaan publik secara luas.
