Tuturpedia.com – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia menegaskan bahwa pertemuan lima aktivis Nahdlatul Ulama (NU) dengan Presiden Israel tidak berkaitan dengan sikap Pemerintah Indonesia.
Dikutip Tuturpedia.com, Selasa (16/7/2024), hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Rolliansyah Soemirat pada Senin (15/7/2024).
Rolliansyah menyebutkan jika Kemenlu tidak dalam posisi memberikan pernyataan apa pun atas kunjungan lima aktivis NU tersebut.
“Dapat saya tekankan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait dalam bentuk apa pun dengan posisi resmi pemerintah Indonesia,” ujar Rolliansyah.
Ia juga meminta awak media untuk menanyakan terkait kunjungan aktivis NU ke pihak PBNU secara langsung.
“Terkait adanya kunjungan dari beberapa tokoh muda NU ke Israel, ada baiknya mungkin teman-teman media melakukan kontak langsung dengan PBNU untuk berbagai informasi lebih lanjut terkait hal ini,” pungkasnya.
Adapun kelima orang aktivis NU yang bertemu dengan Presiden Israel itu ialah Sukron Makmun, Zainul Ma’arif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania.
Sementara itu, pihak PBNU sendiri mengaku menyesal atas tingkah aktivis mereka yang sudah melukai sikap bangsa Indonesia dan seolah menentang agresi militer Israel di Palestina.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa kepergian kelima orang tersebut dinilai tidak bijak di tengah memanasnya serangan militer Israel terhadap Hamas.
“Kunjungan itu juga melukai perasaan kita semua,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul pun saat ini tengah melakukan pendalaman secara personal masing-masing dan akan segera memanggil kelimanya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
“Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan penjelasan lebih dalam tentang maksud tujuannya, latar belakang dan siapa yang memberangkatkan serta hal-hal prinsip lainnya,” tutur Gus Ipul.
Tak hanya memanggil kelima orang tersebut secara personal, namun PBNU juga telah memanggil pimpinan badan otonom (banom) dan Lembaga PBNU tempat kelima aktivis ini mengabdi.
Apabila diperiksa nanti kelimanya ditemukan unsur pelanggaran organisasi, maka bukan tidak mungkin kelima aktivis PBNU akan diberhentikan statusnya sebagai pengurus lembaga ataupun banom.***
Penulis: Niawati.
Editor: Annisaa Rahmah.
