Jateng, Tuturpedia.com – Komang Gede Irawadi selaku Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Blora kini angkat bicara.
Terkait kelangkaan pupuk di musim tanam mendatang, pihaknya berharap stakeholder yang ada untuk segera ambil langkah.
Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Blora sering terjadi problem pupuk saat memasuki musim tanam.
Demi mengatasi ini, Komang Gede Irawadi sampaikan bentuk antisiapasi yang akan dilakukan.
“Untuk menghadapi persiapan musim tanam pertama, kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP4) Blora, kemudian Dinas Perdagangan, Produsen dan Distributor, KPL, ketua Gapoktan, kemudian BRI, terkait hasl tersebut,” ucapnya saat ditemui awak media, pada Rabu (11/10/2023).
“Pada intinya, dari laporan itu, mereka semuanya menyampaikan bahwa sudah siap. Nanti distribusi lewat kartu tani semuanya, kemudian kalau masih ada permasalahan kartu tani yang ada terblokir hilang dan sebagainya, itu tetep menghubungi BRI,” lanjutnya.
Ditanya soal adakah petani yang belum mendapatkan kartu tani, Komang Gede Irawadi yang juga menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Blora akui masih ada yang belum memperoleh kartu tersebut.
“Tapi tetap akan di distribusikan secepatnya,” tegasnya. Dia menjelaskan bahwa akan ada penyuluh pertanian yang menghubungkan dengan BRI.
“Jadi, semua OPD saya minta dinas perdagangan, pertanian fokus pada pupuk ini,” ungkapnya.
Komang juga menceritakan jumlah stok pupuk bersubsidi hingga menjelang musim tanam masih tercukupi, yakni jenis Urea dan Phonska. Harganya pun sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Jika dalam situasi tersebut ditemukan ada masalah, akan memberikan sanksi dan melakukan sidak pada distributor dan KPL.
“Nanti polres kita ajak, jadi KP3 ditingkat kecamatan pak camat dan forkompincam ini paling dekat dengan KPL kan, kalau terjadi permasalahan apa, saya minta camat dengan forkompincam untuk langsung datang ke lapangan,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia berpesan pada distributor dan petani untuk sepakat pada hal yang sudah dirapatkan tersebut.
“Iya, saya minta mereka harus menyepakati tadi itu, harus dilaksanakan, yakni (1) Penebusan pupuk bersubsidi harus HET dan tidak ada tambahan, (2) Tidak boleh memaksakan penambahan intil-intil, pupuk non subsidi dalam penebusan pupuk bersubsidi,” jelas Komang.
“Kalau masih ada permasalahan terkait kartu tani dan sebagainya maka saya minta penyuluh pertanian akan membantu menghubungkan dengan BRI. Begitu juga di kpl, kalau Electronic Data Capture (EDC) mesin rusak, saya minta jangan dibiarkan, kemudian dia tidak menjual itu, tetap harus menghubungi BRI,” paparnya.***
Penulis: CR
Editor: Nurul Huda
