Jakarta, Tuturpedia.com — Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan penambahan fakultas kedokteran (FK) serta peningkatan daya tampung mahasiswa guna menutup kekurangan lebih dari 100 ribu dokter di Indonesia. Namun, langkah cepat itu diingatkan DPR agar tidak berujung pada penurunan mutu dan makin sempitnya akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menegaskan bahwa kebijakan memperbanyak fakultas kedokteran tidak bisa dilakukan secara serampangan hanya demi mengejar angka. Jumat, (23/01/2026).
“Menambah program studi kedokteran umum harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai kita hanya mengejar jumlah, tetapi kualitas dokter dan layanan kesehatan justru terabaikan,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menekankan, mendirikan fakultas kedokteran bukan sekadar membuka kelas baru, melainkan membangun ekosistem pendidikan yang mahal dan kompleks.
Mulai dari ketersediaan dosen berkualifikasi, rumah sakit pendidikan, hingga sistem pembinaan klinik yang sesuai standar nasional.
“Ini bukan sekadar membuka program studi, tetapi membangun ekosistem pendidikan kedokteran yang kompleks dan mahal,” tegasnya.
Berdasarkan data Konsil Kesehatan Indonesia, saat ini terdapat sekitar 279 ribu dokter teregistrasi—meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis—untuk melayani sekitar 287 juta penduduk.
Secara nasional rasio dokter mendekati standar minimal, namun ketimpangan distribusi dan kekurangan dokter spesialis masih menjadi persoalan serius, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Karena itu, Edy menilai solusi pemenuhan tenaga medis tidak cukup hanya dengan menambah FK. Ia menyoroti perlunya percepatan pendidikan dokter spesialis yang justru paling dibutuhkan daerah.
“Yang paling mendesak itu pendidikan tenaga medis level spesialis. Kita perlu memperbanyak program pendidikan dokter spesialis, baik berbasis universitas maupun rumah sakit pendidikan, terutama untuk wilayah 3T,” katanya.
Selain soal kualitas dan pemerataan, Edy juga mengingatkan risiko makin mahalnya biaya pendidikan kedokteran jika penambahan FK tidak disertai intervensi negara. Menurutnya, tanpa pengendalian biaya, kebijakan ini justru memperkuat komersialisasi pendidikan.
“Kalau FK terus ditambah tetapi biaya kuliahnya mahal, kita justru menciptakan ketidakadilan baru. Anak-anak dari keluarga tidak mampu akan semakin sulit menjadi dokter,” ucapnya.
Ia mendorong agar kebijakan penambahan FK dan kuota mahasiswa dibarengi dengan pengendalian biaya pendidikan serta peningkatan beasiswa kedokteran.
Terakhir, Edy memastikan Komisi IX DPR RI akan mengawal kebijakan pemerintah agar pemenuhan kebutuhan dokter nasional berjalan seimbang antara kuantitas, kualitas, pemerataan wilayah, dan keadilan akses pendidikan.
