Tuturpedia.com – Pemilu 2024 masih menghadirkan berbagai polemik, salah satunya adalah kecurangan Pemilu yang dianggap masif terjadi.
Pada Kamis (15/2/24) kemarin, Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari mengatakan ada sebanyak 2.325 tempat pemungutan suara (TPS) yang mengalami salah konversi Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.
Pernyataan dari Ketua KPU tersebut pun seakan mengklarifikasi berbagai fakta kecurangan pemilu yang terjadi di beberapa TPS dan beredar di media sosial.
Masyarakat pun akhirnya semakin ketat mengawal konversi hasil perhitungan Pemilu 2024 yang masih berlangsung hingga hari ini.
Unjuk rasa pun telah dilakukan beberapa pihak untuk mengusut sindikat kecurangan pemilu 2024 ini.
Mengutip penuturan Mantan Ketua KPK, Bambang Widjajanto pada YouTube pribadinya, Minggu (18/2/24) Pemilu kali ini ia merasa ada upaya sesat yang mampu memanipulasi keperluan publik.
Menurutnya, upaya tersebut dilakukan melalui deligitimasi proses untuk menyembunyikan kecurangan yang ada.
“Upaya ini ditujukan supaya kecurangan-kecurangan tidak perlu lagi dipersoalkan. Upaya ini ditujukan (untuk) kita sekarang (yang) ingin menindaklanjuti proses Pemilu, supaya situasinya damai. Jadi, ada upaya mendeligitimasi proses,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan jika proses deligitimasi proses ini telah dilakukan melalui berbagai saluran, salah satunya melalui media mainstream dan sosial.
“Apa yang terjadi? Tiba-tiba labirin publik kita dikepung dengan informasi dan diskursus yang direkayasa, yang mencoba mulai mendiskusikan ini, kita nanti butuh oposisi atau ada semuanya harus berkoalisi?” ujarnya.
Menurutnya informasi tersebut malah membenturkan publik kepada anggapan ‘kecurangan pemilu tidak perlu lagi diusut.’
Terlebih, menurut Bambang, kali ini semakin banyak narasi untuk membangun persatuan dan mencegah adanya perpecahan segregasi.
“Hal ini (narasi persatuan) seolah-olah didesak supaya kita tidak lagi mempersoalkan kecurangan-kecurangan yang terjadi begitu masif dan sangat mungkin akan terjadi eskalasi kecurangan diujung-ujung rekapitulasi,” kata Bambang.
Hingga saat ini, KPU RI masih berupaya untuk melakukan koreksi pada kesalahan konversi Formulir Model C1-Plano.
Kecurangan Pemilu 2024 ini juga masih dikawal ketat oleh publik, baik itu melalui unjuk rasa dan berbagai seruan di media sosial.***
Penulis: Anna Novita Rachim
Editor: Nurul Huda
