Bandung, Tuturpedia.com — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan siap mengambil langkah tegas terkait kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat. Jika terbukti ada kelalaian dalam pengolahan makanan, pihak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tak menutup kemungkinan akan dipolisikan.
“Kalau ada kelalaian yang mengakibatkan keracunan, tentu bisa dibawa ke ranah hukum,” ujar perwakilan BGN dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).
Kronologi Kejadian
Keracunan massal ini terjadi di wilayah Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, setelah para siswa mengonsumsi makanan dari dapur MBG setempat. Sejumlah pelajar mengalami gejala mual, muntah, hingga pusing, dan langsung mendapatkan penanganan medis. Pemerintah daerah kemudian menetapkan kasus ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Usai kejadian, dapur SPPG yang memasok makanan untuk program MBG di daerah tersebut dihentikan sementara operasionalnya. Polisi bersama Dinas Kesehatan telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium, guna memastikan penyebab pasti keracunan.
Investigasi dan Potensi Sanksi Hukum
BGN menegaskan investigasi menyeluruh akan dilakukan, mulai dari proses produksi, penyimpanan bahan baku, distribusi, hingga standar higienitas dapur. Apabila terbukti ada pelanggaran prosedur atau kelalaian dari pihak pengelola dapur, langkah hukum bisa ditempuh.
“Kami tidak main-main dengan keamanan pangan. MBG ini untuk anak-anak, sehingga standarnya harus benar-benar terjaga,” tegas BGN.
Respons DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani ikut menyoroti kasus ini. Ia menyebut pihaknya akan meninjau langsung dapur-dapur MBG di berbagai daerah sebagai bentuk pengawasan.
“Program MBG ini sangat baik, tapi kalau pengelolaannya lalai, dampaknya bisa fatal. Saya akan tinjau langsung ke dapur MBG untuk memastikan keamanan makanan bagi anak-anak,” kata Puan.
Pentingnya Standar Keamanan Pangan
Kasus keracunan massal di Bandung Barat menjadi peringatan penting bahwa program MBG bukan sekadar soal distribusi makanan, melainkan juga tentang keamanan, higienitas, dan pengawasan ketat. Pemerintah pusat, daerah, hingga BGN perlu memperkuat standar operasional dapur agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
Penulis: Permadani T. || Editor: Permadani T.
