banner 728x250
News  

Kadin Kaltim Minta Jokowi Perkuat Ketahanan Pangan di Wilayah IKN

Kadin Kaltim minta Jokowi tingkatkan kemandirian pangan di IKN. Foto: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden
Kadin Kaltim minta Jokowi tingkatkan kemandirian pangan di IKN. Foto: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden
banner 120x600

Tuturpedia.com – Presiden Jokowi menerima kedatangan perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (30/7/2024).

Saat menemui Jokowi, Kadin Kaltim ingin pemerintah meningkatkan pangan di IKN karena saat ini pasokan bahan makanan masih harus impor dari Jawa dan Sulawesi.

“Hal penting dari Kadin, kami ingin keterlibatan pemerintah dalam ketahanan pangan untuk Kaltim. Saat ini Kaltim itu belum mandiri dalam hal ketahanan pangan, masih harus support dari Jawa dan Sulawesi,” kata Ketua Kadin Kaltim, Dayang Donna Faroek usai berdialog dengan Presiden Jokowi.

Dia pun merekomendasikan pengelolaan lahan persawahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dalam upaya mendukung program ketahanan pangan di ibu kota baru ini.

Hal ini dilakukan untuk merespons pertumbuhan populasi, yang diperkirakan akan melesat seiring dengan pembangunan di IKN.

“Saat ini saja ada 23 ribu pekerja, akan tambah ASN, tambah TNI-Polri, ini harus dipikirkan bagaimana untuk melayani pangan mereka,” sambungnya.

Guna mewujudkan kemandirian pangan di wilayah IKN, Kadin Kaltim telah berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk menawarkan lahan persawahan di Penajam Paser Utara yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti.

“Menurut data Badan Pusat Statistik, ada sekitar 13 ribu hektare yang saat ini belum ada sentuhan dari pemerintah. Harapan kami, adanya IKN karena Penajam Paser Utara irisan langsung dengan IKN, saya harap bisa ditindaklanjuti,” ujar Donna.

Di sisi lain, menurut Donna, pemanfaatan lahan persawahan itu memerlukan kolaborasi yang besar, dari Kementerian PUPR untuk kebutuhan pengairan, Kementerian Pertanian untuk pasokan bibit dan pupuk, serta pemkab sebagai pemilik lahan dan juga masyarakat setempat.

“Sebenarnya mereka menunggu yang masuk membantu mereka. Saat ini pemerintah dari pemprov dan pemkab memang belum maksimal membantu para petani yang ada di Babulu Laut di PPU,” pungkas dia.***

Penulis: Angghi Novita.

Editor: Annisaa Rahmah.