Semarang, Tuturpedia.com – Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengencangkan pengawasan harga bahan pokok. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, stabilitas harga pangan harus dijaga dan tidak boleh ada celah bagi praktik spekulasi pasar.
Pesan itu disampaikan Luthfi saat memimpin High Level Meeting (HLM) yang mempertemukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta forum Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah di Semarang, Rabu (11/2/2026).
“Distribusi jangan sampai tersendat, dan tidak boleh ada permainan harga. BUMD harus hadir membantu,” tegasnya.
Menurut Luthfi, lonjakan kebutuhan masyarakat saat Ramadan dan Lebaran sudah menjadi pola tahunan. Permintaan yang naik hampir selalu diikuti tekanan harga, terutama untuk komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng. Karena itu, pengendalian harus dilakukan lebih awal.
Ia meminta para bupati dan wali kota aktif memantau perkembangan harga di wilayah masing-masing, bukan menunggu sampai gejolak terjadi.
Salah satu langkah yang didorong adalah pemasangan dashboard atau papan pantau harga di pasar-pasar besar dan pasar induk. Informasi tersebut harus diperbarui secara rutin agar masyarakat bisa melihat langsung perkembangan harga.
“Harus transparan. Kalau masyarakat bisa memantau sendiri, ruang untuk permainan harga akan semakin kecil,” ujarnya.
Selain itu, Luthfi mengingatkan agar daerah sentra produksi pangan tidak sampai kekurangan pasokan akibat distribusi yang tak terkontrol. Ia meminta arus barang diawasi dengan baik sehingga kebutuhan dalam daerah tetap terpenuhi sebelum dikirim keluar wilayah.
Di luar isu inflasi, Gubernur juga menyinggung pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Sekitar 1,3 juta hektare lahan di Jawa Tengah masuk dalam skema Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang harus dilindungi. Menurutnya, stabilitas harga tak akan terwujud tanpa produksi yang kuat.
“Lahan pertanian harus dijaga. Produksi ditingkatkan, teknologi pertanian juga harus kita dorong,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Mohamad Noor Nugroho menyampaikan bahwa inflasi Jawa Tengah pada Januari 2026 tercatat 2,83 persen secara tahunan (yoy), dengan deflasi 0,35 persen secara bulanan (mtm).
Ia menjelaskan, penurunan harga pada Januari dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring masuknya masa panen serta normalnya permintaan setelah periode Natal dan Tahun Baru.
Meski demikian, Nugroho mengingatkan bahwa periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tetap rawan mendorong kenaikan harga. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, beras dan cabai kerap menjadi penyumbang inflasi saat Ramadan dan Idulfitri.
“Karena itu, penguatan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci agar tekanan harga bisa diredam,” ujarnya.
Dengan waktu yang masih tersisa sebelum Ramadan, pemerintah daerah diminta bergerak cepat. Tujuannya jelas: memastikan masyarakat bisa menjalani ibadah dan merayakan Lebaran tanpa dibayangi lonjakan harga kebutuhan pokok.***
Kontributor Jawa Tengah: Rizal Akbar
