Tuturpedia.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna (SKP) pada Senin (11/12/2023).
Dikutip Tuturpedia.com dari laman Sekretariat Kabinet RI, sidang kabinet paripurna tersebut membahas tentang persiapan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024.
“Baru saja kita melaksanakan sidang kabinet paripurna di mana salah satunya membahas mengenai kesiapan pemerintah dalam hal rangkaian kegiatan menghadapi Natal dan tahun baru,” ucap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kapolri mengatakan bahwa pada periode libur Natal dan tahun baru (Nataru) nanti diprediksi akan ada 107,6 juta pergerakan masyarakat.
Mobilitas masyarakat tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat berjalan aman dan lancar menjelang Nataru.
“Polri tentunya mempersiapkan operasi untuk melaksanakan kegiatan pengamanan, pengawalan terkait dengan rangkaian kegiatan Natal dan tahun baru, dengan melaksanakan Operasi Lilin yang kita laksanakan mulai dari tanggal 22 Desember sampai dengan 2 Januari (2024), di mana kegiatannya melibatkan kurang lebih 129.923 personel, baik Polri, TNI, maupun seluruh stakeholder terkait,” tuturnya.
Listyo juga menegaskan jika pihak kepolisian juga akan menerapkan sejumlah upaya rekayasa lalu lintas, seperti pengaturan contraflow hingga sistem satu arah (one way).
“Ini tentunya kita sudah memilih rumus traffic counting, yang kemarin sudah kita coba pada saat pelaksanaan hari raya Idul Fitri,” sambungnya.
Sementara untuk pelaksanaan kegiatan ibadah dalam perayaan Natal, pihak kepolisian juga akan mengadakan pengamanan saat pelaksanaan ibadah pada tanggal 25 Desember dan tanggal lainnya.
“Tentunya personel-personel Polri kita persiapkan, termasuk juga bagaimana kita melakukan sterilisasi terhadap tempat-tempat ibadah yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah Natal. Dan juga, tentunya memfasilitasi manakala di suatu tempat orang yang akan melaksanakan Natal atau umat yang akan melaksanakan ibadah terganggu karena tidak ada tempat,” jelas Listyo.
Selain itu, kegiatan lain yang menjadi fokus pemerintah yaitu kampanye politik, penyaluran bantuan sosial, dan bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat.
“Tentunya seluruh kegiatan tersebut harus betul-betul bisa berjalan aman, berjalan lancar, berjalan dengan baik, termasuk juga distribusi sembako, distribusi BBM ini juga menjadi perhatian kita,” lanjutnya.
Pemerintah juga menyiapkan satuan tugas (satgas) agar penyaluran bahan pokok maupun BBM berjalan lancar.
“Operasi pemantauan harga-harga, operasi untuk mengawal distribusi sembako, untuk mengawal BBM, khususnya bagi masyarakat yang berada di jalur-jalur yang macet dan kemudian harus ada bantuan terkait dengan distribusi BBM, maka Polri bersama rekan-rekan dari Pertamina tentunya sudah mempersiapkan satgas khusus,” terangnya.
“Kita menyiapkan satgas kontijensi khusus untuk penanganan bencana sehingga TNI, Polri, BNPB, dan seluruh stakeholder yang ada siap untuk hadir dan memberikan bantuan pertama pada saat terjadi bencana di wiliayah-wilayah yang saat ini kita pantau terus dan kemungkinan akan berdampak,” tutupnya.***
Penulis: Sri Sulistiyani
Editor: Annisaa Rahmah
