Semarang, Tuturpedia.com – Permasalahan sampah tak bisa lagi ditangani setengah hati. Inilah komitmen yang ditegaskan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah kini menjadi prioritas utama dalam program pembangunan provinsi.
Di hadapan Deputi Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Ade Palguna Ruteka, yang berkunjung ke Kantor Gubernur Jateng, Senin (29/9/2025), Luthfi memaparkan berbagai langkah strategis yang tengah dilakukan pemprov untuk menjawab tantangan krisis sampah yang kian kompleks.
“Sampah ini bukan cuma soal lingkungan, tapi juga soal kesehatan, sosial, dan ekonomi. Maka pendekatannya pun harus menyeluruh, dari hulu sampai hilir,” kata Luthfi.
Dua SK Gubernur dan Satgas Khusus Sampah
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Jateng telah membentuk Satgas Pengelolaan Sampah, yang diatur melalui SK Gubernur No. 100.3.3/177 tertanggal 24 Juni 2025. Selain itu, telah disusun pula Roadmap Akselerasi Penanganan Sampah, lewat SK Gubernur No. 100.3.3/220 pada 23 Juli 2025. Dalam roadmap itu, pengelolaan sampah tak hanya mengandalkan teknologi, tapi juga melibatkan masyarakat secara aktif.
“Salah satu langkah yang kami dorong adalah mereplikasi praktik baik dari desa-desa yang sudah mandiri dalam urusan sampah. Saat ini, sudah ada 88 Desa Mandiri Sampah di Jawa Tengah yang bisa jadi model bagi desa-desa lainnya,” lanjut Luthfi.
TPST Regional Jadi Solusi, RDF Masih Terkendala Volume
Meski berbagai skema pengelolaan telah ditawarkan ke investor, Luthfi mengakui belum semua bisa berjalan mulus. Salah satu tantangannya adalah kebutuhan volume sampah harian yang besar untuk teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF)—minimal 100 hingga 200 ton per hari.
“Banyak investor tertarik, tapi belum ada yang cocok karena tidak semua daerah bisa penuhi kapasitas minimal. Solusinya, kita sedang dorong terbentuknya TPST regional, jadi beberapa daerah bisa gabung dalam satu sistem pengolahan sampah,” jelasnya.
Di beberapa titik, seperti Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Pemalang, Pemprov sudah mulai memfasilitasi pembentukan TPST regional yang rencananya dinamai Petanglong. Nantinya, TPST ini akan menampung dan mengolah sampah dari sejumlah kabupaten sekitar.
14 Daerah Kena Sanksi, Pemprov Turun Tangan
Namun, jalan menuju sistem pengelolaan sampah yang ideal masih panjang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jateng, Widi Hartanto, menyebutkan ada 14 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kini tengah menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), karena masih menerapkan metode open dumping di tempat pemrosesan akhir (TPA).
“Kami sudah berkoordinasi dan mendorong pemda agar memperbaiki sistemnya. Beberapa sudah siapkan anggaran. Kami dari provinsi juga bantu dari sisi sarana dan prasarana,” ujar Widi.
Ia menambahkan, selain pembangunan TPST, transformasi dari sistem open dumping menuju pengolahan berbasis RDF juga sedang dikejar. Bahkan, sudah ada empat pabrik semen di Jawa Tengah yang siap menerima RDF sebagai bahan bakar alternatif.
Dukungan KLHK dan Kolaborasi Pusat-Daerah
Dari sisi pusat, KLHK pun mengapresiasi respons cepat yang ditunjukkan Pemprov Jateng. Deputi Pengelolaan Sampah KLHK, Ade Palguna Ruteka, menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil Jateng, seperti pemanfaatan insinerator di Pekalongan dan Brebes, patut diapresiasi.
“Sampah memang jadi tanggung jawab daerah, tapi perlu kolaborasi semua pihak. Anggaran di tingkat kabupaten/kota sangat terbatas, makanya sinergi seperti ini penting,” kata Ade.
Ia pun mendorong agar provinsi lain bisa meniru pendekatan Jateng dalam mengembangkan RDF sebagai solusi jangka panjang. “Apalagi di Jawa Tengah, pabrik semen yang siap menampung RDF sudah ada. Tinggal bagaimana menyuplai bahan bakunya secara berkelanjutan,” ujarnya.
Menuju Jateng Bebas Sampah
Dengan berbagai program, kolaborasi, dan pendekatan lintas sektor yang sedang berjalan, Pemprov Jawa Tengah berharap bisa mempercepat terciptanya ekosistem pengelolaan sampah yang modern, efisien, dan ramah lingkungan.
Gubernur Luthfi menutup pertemuan dengan penegasan, bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi: “Kita tak bisa bekerja sendiri. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, semua harus turun tangan. Karena sampah ini soal kita semua.”***
Kontributor Jawa Tengah: Rizal Akbar
