Blora, Tuturpedia.com – Fakta memprihatinkan terjadi di Desa Nglebak, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Jalan yang berstatus jalan kabupaten justru dibangun secara mandiri oleh masyarakat menggunakan dana iuran warga dan bantuan sejumlah donatur.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terhadap perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur dasar di wilayah pedesaan. Sabtu, (14/03/2026).
Pembangunan jalan dilakukan di Dusun Kalikangkung RT 7 RW 1, tepatnya di jalur Getas–Kalikangkung, yang merupakan akses penghubung menuju sejumlah wilayah seperti Ngawi, Megeri, Menden, hingga jalur Getas.
Ironisnya, proyek yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah itu justru digarap oleh masyarakat dengan semangat gotong royong. Dana pembangunan sepenuhnya berasal dari swadaya warga Desa Nglebak dan para donatur yang tergerak membantu.
Koordinasi pembangunan dilakukan oleh Gun bersama Kepala Desa Nglebak Eko Puryono dan Carik (Sekretaris Desa) Mariono, dengan melibatkan masyarakat setempat.
Salah satu warga yang ikut dalam kegiatan tersebut mengaku sudah tidak lagi berharap pada janji pembangunan dari pemerintah.
“Kami sudah tidak berharap lagi dengan pemerintah. Kami bangun jalan sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyindir keras janji pembangunan yang selama ini dianggap tak kunjung terealisasi.
“Masyarakat Nglebak tidak butuh janji-janji kosong,” tambahnya.
Pembangunan dilakukan secara gotong royong dengan metode rabat beton di sisi kanan dan kiri jalan, sementara bagian tengah diisi material grosok agar kendaraan tetap dapat melintas.
Kepala Desa Nglebak, Eko Puryono, membenarkan bahwa pembangunan tersebut murni dilakukan oleh masyarakat tanpa bantuan pemerintah.
“Iya benar dibangun sendiri dengan rabat beton kanan kiri, dan di tengahnya diisi grosok termasuk berem kanan kiri,” jelasnya.
Menurutnya, inisiatif pembangunan bermula dari tingkat RT dan RW yang kemudian mendapat dukungan penuh dari masyarakat desa.
“Di desa kami ada empat dukuh, yakni Nglebak, Kalikangkung, Plumbon, dan Ngandong. Mereka membangun sesuai kemampuan dan dukungan masing-masing,” ujarnya.
Saat ini, panjang jalan yang berhasil diperbaiki secara swadaya sudah hampir mencapai satu kilometer. Seluruh biaya pembangunan disebut berasal dari iuran masyarakat tanpa adanya bantuan dari pemerintah daerah.
“Mungkin warga sudah ingin memiliki jalan mulus seperti desa lain, sehingga mereka tidak sabar menunggu bantuan pemerintah,” pungkasnya.
Fenomena ini menjadi potret kuatnya semangat gotong royong masyarakat desa, namun di sisi lain juga menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah, khususnya instansi yang berwenang menangani infrastruktur seperti Dinas PUPR Blora.
Ketika jalan berstatus kabupaten harus dibangun dari kantong warga, publik pun mulai mempertanyakan: di mana peran pemerintah dalam memastikan akses dasar masyarakat tetap layak. Dan jika dibiarkan, kondisi ini bukan hanya soal jalan rusak, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pembangunan pemerintah daerah.
