Tuturpedia.com – Israel secara resmi mengakhiri perjanjian kerja sama selama puluhan tahun dengan Badan Bantuan Palestina Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Palestina (UNRWA) yang pembahasannya mencakup tentang perlindungan, pergerakan, dan kekebalan diplomatik badan tersebut di Israel.
Knesset (badan legislatif Israel) diketahui telah meloloskan dua rancangan undang-undang minggu lalu yang melarang UNRWA dari wilayah Israel dan melarang kontak negara Israel dengan badan tersebut atas dasar tuduhan bahwa Hamas telah menyusup ke dalamnya.
Dikutip dari laman The Guardian, Jumat (8/11/2024), duta besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengirimkan surat kepada sekretaris jenderal PBB mengenai adopsi undang-undang terbaru di Israel.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric, pada hari Senin (4/11/2024) menuturkan para pengacara PBB sedang mempelajari surat tersebut dan menambahkan bahwa UNRWA akan tetap beroperasi hingga hari ini, meskipun perjanjian tahun 1967 itu segera berakhir.
Sebelum undang-undang ini diadopsi, Israel telah melakukan berbagai cara untuk meniadakan UNRWA di Palestina. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu selama bertahun-tahun menyerukan agar UNRWA dibubarkan, menuduhnya melakukan hasutan anti-Israel.
UNRWA memiliki 13.000 karyawan di Gaza dan sejauh ini merupakan lembaga bantuan terbesar di jalur pantai tersebut. Upaya peniadaan UNRWA oleh Israel ini dilatarbelakangi oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 ke Israel.
Pihak Israel menilai bahwa sembilan karyawan UNRWA “mungkin terlibat” dalam serangan mendadak Hamas terhadap Israel. Meskipun PBB menyebutkan ada kemungkinan anggota UNRWA terlibat, pihaknya memastikan bahwa bahwa lembaga tersebut pada dasarnya telah dikompromikan oleh infiltrasi.
Dampak Israel Memutuskan Hubungan dengan Perjanjian UNRWA
Para ahli bantuan mengatakan bahwa UNRWA merupakan satu-satunya cara dan lembaga yang bisa digunakan untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Tentu, pemutusan hubungan Israel dengan perjanjian UNRWA ini dapat memengaruhi kelangsungan hidup para pengungsi.
UNRWA mengatakan undang-undang baru itu membuat operasinya di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki Israel berisiko runtuh. Pejabat tinggi PBB dan Dewan Keamanan juga menggambarkan UNRWA sebagai tulang punggung respons kemanusiaan di Gaza.
Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan Israel telah memotong aliran bantuan yang memasuki Gaza hingga hanya sedikit, dengan rata-rata 30 truk memasuki wilayah itu setiap hari, hanya 6% dari jumlah bantuan yang dikirim ke Gaza sebelum perang.
Jumlah bantuan ini anjlok ke level terendah sepanjang tahun, menurut data PBB. Melihat Undang-undang yang mempengaruhi nilai bantuan ke Palestina, Amerika Serikat menentang undang-undang Israel tentang UNRWA dan sedang mempelajari surat Israel kepada PBB untuk mengetahui apa implikasinya.***
Penulis: Anna Novita Rachim
Editor: Annisaa Rahmah
