Tuturpedia.com – Parlemen Israel telah menyetujui dua rancangan undang-undang kontroversial untuk melarang Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di wilayah Israel dan wilayah di bawah kendali Israel.
Undang-undang yang kabarnya telah disahkan pada hari Senin (28/10/2024) tersebut akan berlaku efektif dalam 90 hari dan akan menyebabkan penutupan Kantor UNRWA di wilayah Palestina. Aturan ini pun memiliki risiko jangka panjang bagi distribusi bantuan ke Jalur Gaza, Palestina.
UNRWA sendiri merupakan badan utama yang mengelola bantuan kemanusiaan di Gaza, yang telah hancur akibat perang Israel selama lebih dari setahun. Ratusan pekerja UNRWA telah tewas dalam serangan Israel, menjadikannya konflik paling mematikan bagi pekerja PBB.
Ada dua undang-undang yang telah disahkan oleh Pemerintahan Israel saat ini.
Undang-undang pertama, yang melarang UNRWA melakukan “aktivitas apa pun” atau menyediakan layanan apa pun di dalam Israel, disahkan dengan suara 92-10 setelah perdebatan sengit antara pendukung RUU dan penentangnya, terutama anggota partai parlemen Arab.
Undang-undang kedua, yang menyatakan UNRWA sebagai kelompok “teroris” dan melarang pejabat Israel melakukan kontak apa pun dengan badan tersebut, disahkan dengan suara 87-9.
Pengesahan undang-undang tersebut tentu menjadi mimpi buruk bagi warga Palestina.
Kepala UNRWA mengatakan larangan tersebut merupakan preseden berbahaya dan akan hanya memperdalam penderitaan warga Palestina.
“Ini adalah langkah terbaru dalam kampanye yang sedang berlangsung untuk mendiskreditkan UNRWA. RUU ini hanya akan memperdalam penderitaan warga Palestina,” kata Philippe Lazzarini, selaku Ketua UNRWA, mengutip dari Al Jazeera, Rabu (30/10/2024).
Dampak Keputusan Pemerintah Israel terhadap UNRWA
UNRWA menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan pelatihan kejuruan bagi para pengungsi Palestina. Ini adalah operasi besar di wilayah Palestina dan mempekerjakan 13.000 orang di Gaza.
Disahkannya undang-undang ini tentu memberikan dampak serius bagi kelangsungan hidup para pengungsi. Terutama sangat berisiko meruntuhkan proses penyaluran bantuan yang sudah rapuh pada saat krisis kemanusiaan di Gaza memburuk.
Kemungkinan terburuk yang akan terjadi adalah Israel akan lebih ketat membatasi aliran bantuan ke Gaza yang kini dihuni oleh 2,4 juta penduduk sejak Oktober 2023.
Selain itu, pasukan Israel juga akan terus menutup titik-titik penyeberangan perbatasan yang vital, termasuk penyeberangan Rafah dan melarang masuknya bantuan kemanusiaan termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan bakar yang sangat dibutuhkan untuk memasok aliran listrik rumah sakit.***
Penulis: Anna Novita Rachim
Editor: Annisaa Rahmah
