Tuturpedia.com – Pada 24 April 2024 kemarin, Kabinet keamanan Israel ingin berinisiatif untuk melakukan pertukaran pembebasan sandera yang ditahan di Gaza maupun di Israel.
Dikutip dari laman Anadolu Ajansi, atas rencana tersebut, pihak Israel nantinya meminta agar Hamas membebaskan lebih dari 20 tawanan Israel dan tidak mencakup pembebasan 40 sandera yang diminta Israel pada minggu-minggu sebelumnya.
Selain itu, pihak Israel juga berencana akan gencatan senjata selama beberapa minggu di Jalur Gaza dan penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut selama periode tersebut.
Sebagai imbalan gencatan senjata Israel meminta pertukaran tahanan warga Palestina oleh Israel akan ditentukan jumlahnya secara mendadak.
Dikutip dari laman Lebanon News, Minggu (5/5/24) atas adanya pengajuan proposal pertukaran tahanan yang ditujukan ke Ham*s, Israel memberikan waktu satu minggu kepada Ham*s untuk menanggapi usulan kesepakatan pertukaran tahanan tersebut.
Di sisi lain, Ham*s dari lama telah mengupayakan kesepakatan yang menjamin gencatan senjata jangka panjang dengan jaminan Amerika untuk menghormati gencatan senjata tersebut. Tentu, hal ini sangat berbanding terbalik dengan proposal yang diajukan oleh Israel.
Pengajuan Proposal Pertukaran Tahanan Israel di Tengah Desakan Dunia
Posisi Israel semakin terpojok setelah mendapatkan berbagai desakan dari seluruh dunia. Di awal bulan Mei, diketahui berbagai Universitas di Amerika melakukan demonstrasi besar-besaran. Gerakan tersebut dilakukan untuk menentang aksi genosida yang dilakukan Israel di Palestina dan menewaskan kurang lebih 34.000 jiwa warga sipil.
Bukan hanya itu, diketahui International Criminal Court (ICC) telah membuat surat perintah penangkapan yang ditujukan untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi.
Atas adanya surat perintah ini, Netanyahu terlihat mengecam keras tindakan ICC dan mengadukannya kepada Washington. Netanyahu mengatakan jika adanya surat perintah penangkapannya tidak menghentikan upaya Israel untuk ‘membela diri’.
Dikutip dari lama Al Jazeera, kantor kejaksaan di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengajukan banding atas adanya intimidasi terhadap staf ICC.
Ancaman tersebut diduga datang dari pejabat Israel dan AS yang menolak keras dibuatnya surat perintah penangkapan.
Pihak kantor kejaksaan juga mengatakan bahwa ancaman tersebut dapat merupakan pelanggaran terhadap “administrasi keadilan” yang dilakukan oleh pengadilan kejahatan perang permanen di dunia.
“Kantor berupaya untuk terlibat secara konstruktif dengan semua pemangku kepentingan kapan pun dialog tersebut konsisten dengan mandatnya berdasarkan Statuta Roma untuk bertindak independen dan tidak memihak,” kata Karim Khan, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional.
“Independensi dan ketidakberpihakan tersebut akan terkikis, ketika individu mengancam akan melakukan pembalasan terhadap Pengadilan atau terhadap personel Pengadilan,” lanjutnya.***
Penulis: Anna Novita Rachim
Editor: Nurul Huda
