Semarang, Tuturpedia.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mengajukan program “Tuku Lemah Oleh Omah” (beli tanah dapat rumah) dalam gelaran Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024.
Program yang sudah dimulai sejak 2020 tersebut akan bersaing dengan berbagai inovasi dari provinsi se-Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno saat memberikan sambutan pada kegiatan penilaian tahap II PPD yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Inovasi Tuku Lemah Entuk Omah adalah bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana yang sehat dan baru bagi masyarakat miskin, dengan menggunakan metode Rumah Sistem Panel Instan (RUSPIN) yang dinilai lebih efisien, tahan gempa, serta berkelanjutan.
Program yang telah diterapkan Pemprov Jateng di 33 kabupaten/kota ini merupakan wujud nyata berbagai teknologi yang dilakukan dalam penerapannya sehingga menjadi program unggulan untuk bersaing pada gelaran PPD 2024.
Sebagai contoh, program ini memanfaatkan teknologi Fly Ash dan Bottom Ash (FABA). Yakni produk sampingan dari pembakaran batu bara di pembangkit listrik tenaga uap yang memiliki banyak manfaat dalam konstruksi bangunan.
“Pada PPD tahun 2023, Jawa Tengah berhasil menjadi provinsi terbaik pertama. Harapan kami, semoga 2024 ini, kami bisa mempertahankan prestasi tersebut,” ucap Sumarno, di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Selasa, 19 Maret 2024.
Sebagai informasi, dari program Tuku Lemah Entuk Omah ini, sudah ada ribuan rumah yang telah dibangun. Tercatat, setelah membangun 639 rumah untuk warga miskin sejak 2020 sampai 2022. Pada 2023 sudah dibangun 681 rumah yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota.
PPD sendiri merupakan bentuk apresiasi dari Bappenas kepada daerah yang berhasil dengan baik dalam perencanan, pencapaian pelaksanaan, dan inovasi pembangunan.
Penilaiannya tidak hanya pada aspek perencanaan saja namun juga meliputi pencapaian pelaksanaan pembangunan.
“Agenda penilaian PPD diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jateng dalam upaya meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah, dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan,” kata Sumarno.
Dalam setiap proses perencanaan pembangunan, kata Sumarno, Pemprov Jateng selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Di antaranya adalah DPRD provinsi Jawa Tengah dan stakeholder kelompok rentan, seperti Forum Anak, disabilitas, dan perempuan.***
Kontributor Kota Semarang: Rizal Akbar.
Editor: Annisaa Rahmah.
