Tuturpedia.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Banten, Rabu (24/4/2024).
Pada kesempatan tersebut, Jokowi memaparkan jika tantangan terbesar Indonesia saat ini ada di sektor pelayanan kesehatan.
Ia mengatakan jika saat ini Indonesia masih perlu memenuhi kebutuhan dokter dan dokter spesialis dalam angka rasio yang ideal.
Jokowi memaparkan bahwa rasio dokter di Indonesia masih berkisar 0,47 per 1.000 penduduk. Sementara itu, World Health Organization (WHO) menyebutkan setiap negara perlu memiliki rasio dokter 1 per 1.000, agar seorang dokter di suatu negara melayani 1.000 penduduk.
“Memang problem terbesar kita adalah dokter yang kurang, dokter spesialis yang kurang. Ini persoalan besar kita,” ucap Jokowi di Banten, Rabu (24/4/2024).
Kebutuhan dokter ataupun dokter spesialis tersebut juga bukan hanya dibuktikan dengan rasio yang masih kurang ideal, Jokowi pun memaparkan Indonesia mengalami kerugian karena banyak masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri.
“Ini bolak-balik saya sampaikan, satu juta lebih masyarakat kita berobat ke luar negeri, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Eropa, Amerika, dan kita kehilangan 11,5 miliar Dolar AS. Itu kalau dirupiahkan 180 triliun hilang,” jelas Jokowi.
Untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan rasio ideal dokter di Indonesia, Jokowi berharap berbagai universitas maupun rumah sakit di Indonesia bisa menghasilkan lebih banyak dokter dan dokter spesialis.
Selain itu, Jokowi juga menegaskan dengan adanya revisi UU Kesehatan pada tahun 2023 yang dapat mempermudah sistem pendidikan calon-calon dokter spesialis.
Keinginan Jokowi untuk menambah jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak lama.
Menurut Siti Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, sudah ada sebanyak 3.000 beasiswa bagi SDM kesehatan. Beasiswa tersebut, ujarnya, diberikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta Kementerian Kesehatan.
Selain itu, Nadia juga mengungkapkan pihaknya telah mencanangkan pendidikan berbasis rumah sakit guna memproduksi lebih banyak tenaga medis, agar distribusi makin merata. Terakhir, Nadia menuturkan, pihaknya berupaya untuk menyederhanakan registrasi untuk Surat Izin Praktik (SIP) serta Surat Tanda Registrasi (STR).***
Penulis: Anna Novita Rachim.
Editor: Annisaa Rahmah.
