Jateng, Tuturpedia.com – Wilayah Randublatung di Kabupaten Blora memiliki masalah serius terkait infrastruktur jalan yang rusak.
Bahkan, anggota komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora mengakui bahwa masih banyak jalan rusak di wilayah ini, yang menghambat mobilitas penduduk dan pertumbuhan ekonomi.
Tepat pada Kamis (28/3/2024), Tuturpedia berkesempatan sedikit berbincang dengan anggota komisi C DPRD Blora, yakni Saiful Arifin, dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Menurut Saiful Arifin, anggota komisi C DPRD fraksi Partai PPP Blora, salah satu tantangan utama dalam memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah Randublatung adalah keterbatasan anggaran.
“Kita menyadari bahwa Kabupaten Blora memiliki anggaran terbatas untuk memperbaiki jalan yang rusak. Dan dengan keterbatasan anggaran ini, akibatnya jalan-jalan pedesaan maupun kabupaten di wilayah Dapil 3 (tiga) Kecamatan Randublatung, Kradenan, dan Kecamatan Jati belum sepenuhnya tersentuh,” ucap Saiful Arifin.
Tentunya apa yang disampaikan di atas bukan tanpa alasan, karena hal ini menyebabkan penduduk setempat kesulitan dalam mengakses fasilitas dan layanan penting, serta menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
“Saya sendiri, hampir setiap hari berkeliling untuk terjun langsung memantau jalan rusak maupun perkembangan pembangunan infrastruktur. Dan banyak masukan dari masyarakat yang mengeluhkan dengan kondisi infrastruktur jalan,” ungkapnya.
“Atas kondisi inilah, kami terus memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar bersabar dan kami berusaha untuk bersama-sama memperjuangkan, serta melobi-lobikan anggaran,” ujarnya.
Terlepas dari itu, Agus salah satu warga Randublatung juga menyampaikan hal yang sama, namun tak memungkiri juga jika wilayah ini memiliki kondisi geografis yang sulit dan menghadapi tantangan dalam memperbaiki infrastruktur.
“Wilayah ini kan sebagian diapit hutan-hutan, daerah yang sulit dijangkau. Hal ini membuat proses perbaikan jalan menjadi lebih rumit dan mahal. Diperlukan upaya ekstra untuk mengatasi tantangan ini, seperti penggunaan teknologi konstruksi yang canggih dan penyesuaian desain jalan dengan kondisi geografis yang sulit,” terangnya.
Namun, lanjutnya kembali, meskipun tantangan yang dihadapi, ada beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah Randublatung.
“Pertama, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk mendapatkan pendanaan tambahan. Melalui kemitraan publik-swasta, pemerintah dapat mengumpulkan dana yang cukup untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak di wilayah ini,” bebernya.
“Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengajukan proposal kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan dana dalam program perbaikan infrastruktur. Dengan dukungan dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat mempercepat proses perbaikan jalan di wilayah Randublatung,” tuturnya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat penting dalam memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah Randublatung.
“Masyarakat dapat membantu dalam proses perbaikan jalan, seperti melaporkan jalan yang rusak kepada pemerintah daerah dan ikut serta dalam program perbaikan jalan secara sukarela. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, proses perbaikan jalan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien,” tandasnya.***
Kontributor Jawa Tengah: Lilik Yuliantoro.
Editor: Annisaa Rahmah.
