Tuturpedia.com — Di tengah derasnya arus opini publik, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengingatkan satu hal mendasar bahwa tidak semua suara yang terdengar lantang berpijak pada data yang benar. Ia menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai “inflasi pengamat”, yakni menjamurnya analisis dari berbagai pihak yang tidak selalu didukung kompetensi maupun fakta yang akurat.
Pernyataan itu disampaikan Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 April 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan secara gamblang fenomena yang ia maksud.
“Sekarang ini ada satu fenomena, apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta. Datanya keliru.”
Ia kemudian menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup ruang kritik, namun mengingatkan pentingnya basis data yang kuat dalam setiap pernyataan publik. Menurutnya, opini yang tidak didukung fakta justru berpotensi menyesatkan masyarakat.
Opini Tanpa Data Dinilai Berpotensi Menyesatkan
Fenomena “inflasi pengamat” yang disinggung Teddy merujuk pada meningkatnya jumlah individu yang memberikan komentar lintas bidang, tanpa landasan keilmuan yang memadai. Dalam praktiknya, tidak sedikit opini yang beredar justru mengandung data keliru dan berpotensi membentuk persepsi publik yang tidak tepat.
Ia menggambarkan situasi tersebut dengan contoh pengamat yang berbicara di luar bidang keahliannya, mulai dari isu pangan hingga militer, namun tidak didukung data yang relevan. Kondisi ini, kata Teddy, bukan hal baru dan sudah berlangsung bahkan sebelum pemerintahan saat ini berjalan.
Pemerintah Klaim Stabilitas Tetap Terjaga
Di sisi lain, pemerintah menilai sejumlah indikator menunjukkan kondisi nasional yang relatif stabil. Salah satunya adalah keputusan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, di tengah tekanan global yang membuat banyak negara mengalami lonjakan harga energi.
Selain itu, daya beli masyarakat disebut masih terjaga, sementara ketersediaan kebutuhan pokok dinilai stabil. Pemerintah juga menyoroti kelancaran arus mudik serta stabilitas harga selama dua periode Lebaran terakhir sebagai indikator konkret di lapangan.
“Tapi faktanya apa? Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Itu adalah bukti nyata kepercayaan publik. Bukan suatu asumsi,” lanjut Teddy.
Kritik Tetap Diperlukan, Asal Konstruktif
Meski mengkritik fenomena opini tanpa dasar, Teddy menegaskan bahwa pemerintah tidak anti kritik. Ia justru mendorong masyarakat untuk tetap menyampaikan masukan, selama dilakukan secara konstruktif dan berbasis fakta.
“Yang penting bicara sesuai data fakta yang akurat,” ujarnya. “Silakan beri kritik, tapi jangan sampai membuat masyarakat cemas. Kita semua ingin yang terbaik untuk negeri ini.” tandas Teddy.
Gaya Komunikasi Istana Dinilai Berubah
Sementara itu, pengamat komunikasi politik Hendri Satrio melihat adanya pergeseran dalam cara Istana menyampaikan pesan ke publik. Menurutnya, komunikasi pemerintah kini cenderung lebih langsung, ringkas, dan responsif terhadap isu yang berkembang.
Ia menilai pendekatan tersebut membuat pesan pemerintah lebih mudah dipahami dan menjawab polemik yang beredar di ruang publik. Perubahan ini juga dinilai sejalan dengan meningkatnya peran Sekretaris Kabinet dalam merespons berbagai isu aktual.
Di tengah ruang publik yang semakin bising oleh berbagai tafsir dan opini, peringatan ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berbicara datang bersama tanggung jawab. Di era informasi yang serba cepat, data bukan sekadar pelengkap melainkan fondasi utama agar diskusi publik tetap sehat dan tidak kehilangan arah.***
