Tuturpedia.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan membuat aturan terkait pedagang yang berjualan di media sosial.
Jokowi mengatakan, aturan untuk mengendalikan e-commerce tersebut akan segera disiapkan oleh kementerian terkait.
“Ini baru disiapkan, itu kan lintas kementerian dan ini memang baru difinalisasi di Kementerian Perdagangan,” ucap Jokowi usai meninjau penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Sabtu (23/9/2023).
Jokowi membeberkan, saat ini para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia terkena dampak akibat masifnya perdagangan di media sosial.
Oleh karena itu, aturan soal perdagangan di media sosial harus segera dibuat karena berdampak pada UMKM di Indonesia, serta aktivitas perekonomian di pasar.
“Karena kita tahu itu berefek pada UMKM dan juga pada pasar. Bahkan, di beberapa pasar omzetnya mulai anjlok karena serbuan (pembelian di media sosial),” lanjutnya.
Dia juga menyebut bahwa regulasi yang sedang dirancang tersebut akan mengatur antara media sosial dan platform perdagangan atau ekonomi.
“Mestinya dia itu social media bukan ekonomi media, itu yang baru akan diselesaikan untuk segera diatur,” tandasnya.
Sebelumnya diketahui banyak pedagang yang mengeluhkan sepinya penjualan dalam periode ini, di antaranya para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Sempat dikenal sebagai pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara, Pasar Tanah Abang kini sepi pembeli.
Salah satu akun TikTok @Luthfimuhammad19 membagikan keluhan pedagang pakaian di pasar Tanah Abang.
Terlihat salah satu pedagang pria dalam video yang mengaku sepi pembeli.
Pedagang itu pun memberikan kritik kepada pemerintah dan menyarankan agar dapat mengatur belanja online atau belanja di sosial media.
Bahkan, menurutnya pemerintah harus berani menutup akun belanja online yang berpotensi menurunkan omzet pedagang eceran atau UMKM.
“Kesalahan pemerintah pertama salah kebijakan, membuat masyarakat ketakutan (soal ekonomi yang lesu), kedua belanja online harus ditutup semua,” ujarnya.
Menurut pedagang, para penjual di media sosial itu berasal dari berbagai kalangan, sehingga mereka bukan hanya dari kalangan pedagang atau pelaku UMKM.
“Para pedagang online itu ada orang kantoran juga, jadi pemerintah itu harus tegas soal aturan, dan jangan bikin isu,” pungkasnya.***
Penulis: Angghi Novita
Editor: Nurul Huda
