Tuturpedia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) pasca terjadinya serangan siber ransomware.
“Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN,” kata Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Tuturpedia pada Sabtu (29/6/2024).
Namun, Yusuf enggan menyebutkan ada berapa banyak instansi yang akan diaudit terkait serangan siber ini. Sebab, menurutnya selama ini memang belum pernah melakukan audit tata kelola maupun finansial PDN.
“Belum, kan (baru akan diaudit) karena kasus ini,” tambah Yusuf.
Terkait kebocoran data, dia mengaku tidak mengetahui seberapa besar dampak serangan siber ini terhadap berbagai instansi pemerintahan.
“Aku enggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kita kan kalau belum diaudit enggak ngomong-ngomong dulu,” tuturnya.
Ia juga tidak menyebutkan berapa lama waktu yang ditargetkan sampai keseluruhan proses audit selesai.
“Secepatnya, the sooner the better (makin cepat makin baik),” ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan sejumlah menteri terkait ke Istana, Jakarta, pada Jumat (28/6/2024) siang, untuk membahas kejadian peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Akan tetapi, Budi Arie tak banyak berkomentar terkait panggilan rapat tersebut.
“Iya, tunggu dulu ya. Ini baru mau rapat,” kata Budi Arie Setiadi saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Selain Menkominfo, Jokowi juga memanggil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.
Turut hadir dalam kegiatan itu utusan dari penyedia infrastruktur data nasional, TelkomSigma, yang diwakili Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Herlan Wijanarko.***
Penulis: Angghi Novita.
Editor: Annisaa Rahmah.
