Bandung, Tuturpedia.com – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Nana Sudjana menghadiri Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) penanggulangan bencana tahun 2024 yang digelar di Hotel Pullman Grand Central, Bandung, Rabu, 24 April 2024.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, beberapa kementerian, BNPB, para gubernur, serta BPBD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Nana Sudjana menyampaikan, pada tahun 2023 lalu, kasus bencana mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun angkanya masih tergolong tinggi. Termasuk kejadian bencana yang terjadi di Jawa Tengah.
“Kejadian bencana dari tahun ke tahun masih terjadi. Ketika musim kemarau terjadi kebakaran, pada musim hujan terjadi bencana banjir, semuanya karena adanya perubahan iklim,” ucap Nana sesuai dengan arahan wakil presiden.
Nana melanjutkan, dalam hal penanganan kebencanaan, prinsip pencegahan harus lebih diprioritaskan. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pemetaan lokasi rawan bencana dan meminimalisasi kejadian bencana.
Menurutnya, model penanganan bencana tidak lagi dapat menggunakan cara yang konvensional, namun lebih mengarah pada pengembangan teknologi dan inovasi. Banyak contoh pengembangan teknologi dan inovasi terkait pencegahan dan penanganan bencana.
Di Jawa Tengah misalnya, ada pengembangan teknologi deteksi dini bencana longsor. Teknologi tersebut dikembangkan oleh masyarakat dan BPBD di tingkat kabupaten. Bahkan sudah dipraktikkan di tingkat desa di Kabupaten Banjarnegara.
“Kita juga bisa menggunakan rekayasa cuaca atau dikenal dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk cuaca ekstrem. Kemudian penanganan dengan water bombing juga akan lebih ditingkatkan (untuk kejadian kebakaran),” beber Nana.
Lebih lanjut, selain pengembangan teknologi, penanganan bencana juga dapat dilakukan dengan menggalakkan kembali penanaman dan perawatan pohon di lahan kritis serta terus membentuk komunitas masyarakat tanggap bencana.
Di lain sisi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian bencana di Indonesia.
Tercatat, masih banyak kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki indeks risiko bencana tinggi. Hal ini menuntut penanggulangan bencana yang lebih cermat dan inovatif. Seluruh langkah dan rencana tanggap darurat juga harus mampu mengurangi dampak bencana bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Di sinilah setiap pemangku kepentingan pusat dan daerah dituntut berkomitmen untuk meningkatkan kapasitasnya guna melindungi masyarakat dari risiko bencana,” kata Ma’ruf.
Upaya penurunan risiko bencana, lanjutnya, sudah sepatutnya menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah.
Ma’ruf Amin menekankan, bahwa tindakan preventif, penyelamatan, dan rehabilitatif harus dieksekusi secara sinergi, serentak, aman, dan akurat. Maka dari itu diperlukan kolaborasi bersama lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana juga perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Pengembangan teknologi dan inovasi penanggulangan bencana dalam negeri perlu terus dioptimalkan,” tandasnya.***
Kontributor Kota Semarang: Rizal Akbar.
Editor: Annisaa Rahmah.
