Jakarta, Tuturpedia.com – Partai Golkar menyampaikan sikap resmi atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pekalongan yang merupakan kader partai berlambang pohon beringin tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, mengaku prihatin dan menyesalkan peristiwa hukum yang menjerat kadernya itu.
“Kami tentu saja prihatin dan menyesal atas kejadian ini. Sekaligus kami meminta dengan sangat kepada seluruh kader yang memegang amanat pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan sesuai koridor tata pemerintahan yang baik,” ujar Sarmuji kepada awak media, Selasa (3/3/2026).
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa Golkar menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta kepatuhan terhadap aturan hukum.
Partai juga mengingatkan seluruh kader yang menduduki jabatan publik agar menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
Lebih lanjut, Sarmuji menyampaikan bahwa Golkar memiliki lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan pendampingan bagi kader yang menghadapi proses hukum. Namun, keputusan untuk menggunakan fasilitas tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan.
“Kami memiliki lembaga bantuan hukum, siapapun boleh meminta bantuan jika merasa perlu,” ucapnya.
Dampak Politik dan Ujian Integritas
Kasus OTT terhadap Bupati Pekalongan menjadi ujian integritas tidak hanya bagi pejabat publik yang bersangkutan, tetapi juga bagi partai politik pengusungnya. Di tengah dinamika politik yang semakin kompetitif, isu korupsi tetap menjadi perhatian sensitif di mata publik dan pemilih.
Sebagai kepala daerah aktif, posisi Bupati memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah. Penangkapan melalui OTT otomatis memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan program pembangunan serta stabilitas birokrasi di daerah.
Kini, Golkar berada dalam sorotan untuk memastikan konsistensi antara pernyataan sikap dan langkah konkret ke depan. Di sisi lain, publik juga menanti transparansi dan penjelasan resmi KPK terkait konstruksi perkara yang tengah diusut.
Peristiwa ini kembali mengingatkan bahwa jabatan publik selalu berada dalam pengawasan. Bagi semua pihak yang terlibat, proses hukum yang berjalan akan menjadi penentu arah dan konsekuensi selanjutnya.
