Semarang, Tuturpedia.com — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengakselerasi peningkatan produktivitas pangan dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional pada 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Kamis malam (29/1/2026).
Acara ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan LDK dari berbagai daerah di luar provinsi.
Luthfi menjelaskan, salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah membangun kesepakatan bersama para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah untuk mengejar target produksi sekitar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG) pada tahun ini. Upaya serupa juga diarahkan untuk meningkatkan hasil komoditas pangan lain, termasuk jagung.
Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga memperluas kerja sama dengan pemerintah pusat, elemen masyarakat, dan dunia usaha demi mendorong pertumbuhan sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kami mengajak semua pihak terlibat dalam kerja kolaboratif, baik tokoh masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan, termasuk Muhammadiyah,” ujar Luthfi.
Ia pun mendorong LDK PP Muhammadiyah untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah, tidak hanya melalui dakwah keagamaan, tetapi juga lewat kontribusi sosial dan ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat.
Di kesempatan yang sama, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa kinerja Jawa Tengah di sektor pangan telah ia laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Jawa Tengah kerap mendapat apresiasi atas berbagai program unggulan yang dinilai efektif mendukung ketahanan pangan nasional.
Zulkifli Hasan juga menekankan bahwa swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Ia menyebutkan, pada 2025 Indonesia mencatat surplus beras hingga 4 juta ton dan tidak lagi bergantung pada impor.
“Kalau dikelola dengan serius, swasembada itu sangat mungkin. Tahun 2025 kita sudah tidak impor beras, dan 2026 insyaallah bisa terus berlanjut. Begitu juga dengan jagung. Nilai tukar petani pun meningkat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai bahwa gagasan mengintegrasikan misi pembangunan dalam dakwah selaras dengan nilai dasar Muhammadiyah sejak awal berdiri. Ia mengingatkan bahwa pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, telah meletakkan fondasi gerakan sosial yang luas, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, panti asuhan, hingga berbagai program kemanusiaan dan kebencanaan.***
Kontributor Jawa Tengah: Rizal Akbar
