Tuturpedia.com – Tiga hari menjelang Pemilu 2024 terlaksana, Sutradara Dandhy Dwi Laksono merilis film dokumenter ‘Dirty Vote’ di kanal YouTube sebagai karya terbarunya.
Bukan tanpa alasan film ini dirilis saat masa tenang, pada film Dandhy dan tiga pakar hukum tata negara lainnya membongkar bagaimana praktik kecurangan terjadi di pemilu 2024 ini.
Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari mengungkap bagaimana sebuah kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan pemilu dan merombak tatanan demokrasi yang ada.
Ketiganya juga menilai bagaimana ketaatan para paslon dalam melakukan kampanye, keterlibatan KPU dan Bawaslu dalam menangani pelanggaran, hingga keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pelanggaran pemilu.
Pada film ‘Dirty Vote’ ini ketiga pakar hukum membeberkan berbagai bukti pemberitaan dan asumsi. Semua bukti yang ada dibahas menggunakan analisa hukum ketata negaraan yang kuat.
Namun, belum genap sehari film dokumenter ini dirilis, ‘Dirty Vote’ sudah mendapatkan berbagai macam komentar. Salah satunya datang dari pihak Bawaslu RI.
Bawaslu mengaku telah menerima berbagai kritik yang menyerang pihaknya dalam gelaran Pemilu 2024 kali ini.
Namun, menurut Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, pihak Bawaslu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan tugasnya dengan baik.
Bawaslu juga menghormati berbagai kritikan yang datang dan menilainya sebagai kebebasan berpendapat.
“Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” kata Ketua Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2/24).
Berbeda dengan pihak Bawaslu RI, Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar mengatakan jika film ‘Dirty Vote’ merupakan sebuah ‘black film’ karena dirilis saat masa tenang Pemilu 2024.
“Itu kan namanya ‘black movie‘, ‘black campaign‘ ya kalo itu kan enggak perlu dikomentari,” kata Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/24).
Menurutnya, kampanye di Pemilu 2024 ini ternilai berjalan tertib dan lancar. Ia berharap adanya film dokumenter tersebut tidak memperkeruh suasana Pemilu 2024 yang akan mencapai puncaknya di tanggal 14 Februari 2024.***
Penulis: Anna Novita Rachim
Editor: Nurul Huda
