Tuturpedia.com – Ekonom senior, Faisal Basri menyebut bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 sebagai praktik ‘Politik Gentong Babi’.
Hal ini disampaikan saat dirinya menjadi ahli dari tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Senin (1/4/2024).
Faisal Basri menyebut tiga nama menteri yang dinilainya paling vulgar menjalankan praktik politik gentong babi, berbentuk bantuan sosial (bansos). Ketiga menteri tersebut ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Menurut Faisal, tiga menteri itu aktif melakukan politisasi bansos dan menjelaskan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Praktik ini digencarkan jelang Pilpres 2024, demi memenangkan paslon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku putra sulung Jokowi.
“Sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya. Maka, harus ditunjukkan, ini loh yang ngasih secara demonstratif, maka Airlangga Hartato misalnya dan banyak menteri lagilah, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan,” kata Faisal di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/4/2024).
Faisal menjelaskan, politik gentong babi (pork barrel politics) merupakan metafora dari penggelontoran uang politisi demi meraih dukungan politik. Di Indonesia politik haram ini dijalankan dengan bentuk pembagian bansos, yang mengatasnamakan politisi.
“Indonesia pendapatan masyarakatnya masih rendah, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh sebab itu, efektif dijalankan dengan bansos. Beda dengan negara maju, seperti di Amerika Serikat (AS). Mereka tidak bisa diiming-imingi dengan sembako. Mereka cenderung melakukannya dengan big project, misalnya membangun toll road,” ucap Faisal.
“Jadi, politik ini sangat membahayakan masa depan Indonesia karena tahun pertama sampai tahun keempat sudah, entertainment saja (diberikan bantuan saja),” lanjutnya.
Praktik Politisasi Bansos
Faisal mencontohkan, politisasi bansos yang dilakukan Airlangga Hartarto yakni dengan menyebutkan bansos sebagai sumbangan Jokowi. Sehingga masyarakat harus berterima kasih kepada Jokowi dengan cara memilih kandidat yang didukung Jokowi.
Sementara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga pernah meminta masyarakat, untuk mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah diberikan bansos. Padahal, bansos bukan merupakan sumbangan presiden, melainkan sumbangan negara yang nilainya berasal dari APBN negara.
“Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil bahwa silakan saja bikin sendiri Bu Risma (pembagian bansos). Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos,” ujar Faisal Basri.
Faisal menilai gimik dari ketiga menteri tersebut menunjukkan bahwa politisasi bansos secara vulgar (terang-terangan) dilakukan oleh pembantu presiden, guna menggiring pilihan rakyat kepada paslon tertentu.***
Penulis: Angghi Novita.
Editor: Annisaa Rahmah.
