Blora, Tuturpedia.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan tajam. Komisi IX DPR RI mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan mendasar, terutama dalam memastikan seluruh kebijakan program dibangun berdasarkan data dan bukti, bukan sekadar mengejar target pelaksanaan.
Sorotan itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyusul munculnya kasus dugaan keracunan massal dalam pelaksanaan program MBG.
Edy menegaskan, kebijakan publik tidak boleh dibuat terlebih dahulu, kemudian data dicari untuk membenarkan kebijakan tersebut. Menurutnya, pola seperti itu justru berisiko membuat program berjalan tanpa pijakan persoalan yang sebenarnya di lapangan.
“Dari awal BGN itu harus evidence based. Jangan kebijakannya dulu, kemudian data dikumpulkan untuk mendukung kebijakan. Yang benar, data dikaji dengan baik, persoalan diproses dengan baik, baru kebijakan dibuat,” terang Edy, Senin (7/9/2026).
Menurut Edy, MBG sejak awal harus memiliki arah yang tegas, yakni menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045.
Ia menilai persoalan gizi seperti malnutrisi, kekurangan gizi, dan stunting merupakan masalah yang harus dipetakan secara konkret sebelum pemerintah menentukan siapa yang menjadi prioritas penerima manfaat.
“Presiden mengatakan MBG ini untuk menyiapkan Generasi Emas 2045. Berarti soal SDM. Presiden paham betul bahwa salah satu yang menyebabkan SDM lemah adalah malnutrisi, kurang gizi, dan stunting,” jelasnya.
Karena itu, Edy mempertanyakan basis data yang digunakan dalam menentukan penerima manfaat sekaligus lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baginya, SPPG seharusnya tidak sekadar dibangun berdasarkan target administratif, melainkan ditempatkan di wilayah yang memang memiliki persoalan gizi dan membutuhkan intervensi.
“Kami berharap betul penerima manfaat difokuskan pada malnutrisi dan stunting. Lalu datanya di mana? Data penerima manfaat harus jelas. Dari situ baru kemudian SPPG didirikan,” tegas Edy.
Keracunan MBG Jangan Sekadar Ditangani Setelah Kejadian
Sorotan semakin tajam ketika Edy menyinggung kasus dugaan keracunan yang muncul dalam pelaksanaan MBG.
Menurut dia, kejadian tersebut tidak semestinya hanya ditangani sebagai persoalan teknis setelah korban berjatuhan. Lebih jauh, kasus tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap konstruksi kebijakan dan sistem pengamanan pangan MBG secara keseluruhan.
“Kontruksi isu tersebut nampaknya dari awal tidak dilakukan dengan baik,” kata Edy.
Ia meminta seluruh variabel yang berpotensi menyebabkan keracunan dipetakan secara serius. Mulai dari pengolahan makanan, bahan baku, proses distribusi, waktu konsumsi hingga pengawasan harus memiliki standar yang jelas dan dapat diterapkan seragam di lapangan.
“Variabel adanya keracunan itu dikaji dengan baik, dibuat regulasinya, baru disosialisasikan. Itu yang saya maksud dengan transformasi perubahan,” tegasnya.
Edy mengingatkan, jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah persoalan terjadi. Sistem pencegahan, menurutnya, harus dibangun sebelum makanan dibagikan kepada penerima manfaat.
100 Hari BGN Ditantang Buktikan Transformasi
Perubahan kepemimpinan di BGN diharapkan menjadi momentum untuk membenahi program MBG dari fondasinya. Edy menilai kepala BGN saat ini memiliki usia relatif muda, cerdas, dan visioner. Namun, modal tersebut harus dibuktikan dengan perubahan nyata dalam tata kelola program.
“Kami berharap setiap perubahan kepemimpinan pasti ada harapan dan perubahan. Saya melihat kepala BGN sekarang masih muda, cerdas, dan visioner. Harus melakukan transformasi perubahan,” ujarnya.
Namun, Edy mengaku belum melihat transformasi yang diharapkan berjalan secara optimal. Karena itu, ia mendorong BGN segera membenahi penggunaan data, pemetaan persoalan gizi, penentuan penerima manfaat, hingga regulasi pencegahan keracunan.
“Sampai saat ini saya belum melihat transformasi perubahan itu. Sehingga kami dorong harus ada perubahan. Data-data dan masalah yang menuju Generasi Emas 2045, termasuk variabel adanya keracunan, harus dikaji dengan baik,” lanjutnya.
Menurut Edy, hasil kajian tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Data dan hasil evaluasi harus diterjemahkan menjadi regulasi yang kemudian dipahami seluruh pelaksana di lapangan.
“Data dikaji dengan baik, persoalan diproses dengan baik, dibuat regulasinya, baru disosialisasikan. Itu namanya transformasi perubahan,” terangnya.
Edy berharap pembenahan tersebut menjadi pekerjaan utama dalam 100 hari pertama kepemimpinan BGN. Ia menilai, jika fondasi tata kelola tidak segera dibenahi, MBG berisiko terjebak pada persoalan yang sama: program terus berjalan, tetapi sasaran gizi belum sepenuhnya berbasis kebutuhan dan sistem pencegahan terhadap risiko belum cukup kuat.
“Itu yang kami harap di 100 hari pertama kepemimpinan kepala BGN dilakukan dengan baik. Sehingga kami di 2029 bisa mendukung dengan baik,” pungkas Edy.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
