Tuturpedia.com – Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menghadiri acara Slepet Imin yang diselenggarakan di Semarang, pada Minggu (24/12/2023).
Diketahui, Slepet Imin adalah forum terbuka yang diperuntukkan anak muda sebagai wadah berdiskusi secara langsung dengan Cak Imin mengenai politik dan permasalahan bangsa.
Pada sesi tanya jawab, seorang hadirin bernama Abdillah mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepada Cak Imin secara langsung.
“Saya izin bertanya Pak. Kemarin hasil Anies Baswedan itu kenapa tolak IKN? Karena rakyat setuju mau pindah IKN karena dilihat kondisi di Laut Utara sama Selatan itu tanah sudah dalam,” tanya Abdillah.
Setelah mendengar dan memahami pertanyaan dari Abdillah, Cak Imin langsung menjawabnya dengan waktu 2 menit.
“IKN ini bukan hari ini. Hari ini sudah ada UUnya, hari ini harus dilaksanakan. Tetapi boleh dong tahun 2024 kita lakukan evaluasi,” ucap Cak Imin ketika membuka penjelasan.
Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan jika yang dibutuhkan rakyat adalah pemerataan langsung, bukan hanya simbol pemerataan.
“Evaluasinya apa? Boleh dong kita lihat bahwa IKN ini kalau menurut penjelasan Pak Gibran di debat kemarin simbol pemerataan. Padahal rakyat tidak butuh simbol pemerataan, rakyat butuh pemerataan langsung yang dirasakan,” terangnya.
Pria yang biasa disapa Gus Muhaimin itu mengungkapkan kabupaten/kota di Indonesia masih banyak yang membutuhkan, antara lain Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan lain sebagainya.
Ia juga menjelaskan alasan di balik perbedaan keberpihakannya, yang dulu mendukung IKN tetapi sekarang menolak.
“Karena itu sekali lagi karena kita punya satu tekad keadilan harus dijalankan, pemerataan harus dibuktikan. Maka evaluasi itu sesuatu yang biasa, ada yang bilang ‘Cak Imin dukung sekarang menolak’ ya itu proses evaluasi biasa,” tegasnya.
Sebelumnya, pada debat cawapres 2024 yang berlangsung Jumat (22/12/2023), Gibran Rakabuming Raka (cawapres nomor urut 2) menilai Cak Imin tidak konsisten karena pernah ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN.
“Kalau IKN itu betul-betul bisa dijalankan tanpa membebani APBN sama sekali, bisa saja kita lanjutkan. Tapi kalau kemudian 400 hingga 500 triliun itu harus membebani APBN, kasihan dongkota-kota yang listriknya masih berat, air bersihnya susah,” sambung Cak Imin.
Menurut Cak Imin, 3% dari anggaran untuk pembangunan IKN dapat membenahi sekolah di seluruh Kalimantan.***
Penulis: Ixora F
Editor: Annisaa Rahmah
