Tuturpedia.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno Marsudi, memutuskan untuk meninggalkan ruang debat Dewan Keamanan PBB di New York sebagai bentuk protes terhadap pidato Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat dan PBB, Gilad Erdan.
Tidak hanya Menlu Retno, tetapi beberapa diplomat lain juga turut serta dalam aksi walk out tersebut ketika perwakilan Israel memberikan pidato di forum tersebut.
Debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang diikuti oleh Indonesia merupakan yang ketiga dalam tiga bulan terakhir.
Partisipasi Indonesia dalam setiap sidang tersebut menunjukkan konsistensi negara ini dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Video yang beredar menunjukkan bahwa Menlu Retno dan sejumlah diplomat Indonesia meninggalkan ruangan saat Gilad Erdan mulai berbicara.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, mengkonfirmasi tindakan walk out yang dilakukan oleh Menlu Retno dan sejumlah perwakilan negara lainnya.
“Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar dari ruangan saat watap Israel menyampaikan statement-nya,” ungkap Lalu, Kamis (25/1/2024).
Retno Marsudi Desak Gencatan Senjata Permanen untuk Palestina
Menlu Retno sebelumnya telah memberikan pidato dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, saat ia menekankan perlunya tindakan Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri kekerasan di Gaza dan di Tepi Barat Palestina.
Dalam pernyataannya, Retno Marsudi mengingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, bukan untuk menoleransi perang atau genosida.
“Di dalam pernyataan di Dewan Keamanan PBB tadi, saya ingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan bukan untuk menoleransi perang, apalagi genosida,” tutur Menlu Retno Marsudi dalam YouTube MoFA Indonesia, Rabu (24/1/2024).
Retno juga menyoroti piagam PBB yang mengatur resolusi Dewan Keamanan PBB yang harus diimplementasikan dan bersifat mengikat.
“Saya juga mengingatkan piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan, pertanyaan saya kepada Dewan Keamanan PBB adalah sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?” tambahnya.
Namun, ia mempertanyakan sejauh mana resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina yang telah dilaksanakan.
“Sebagai catatan teman-teman, pertanyaan tersebut memang sengaja saya sampaikan ke Dewan Keamanan karena saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar,” kata Retno.
Selain itu, Menlu Retno menekankan pentingnya mencapai gencatan senjata permanen antara Israel dan Palestina.
Ia menyatakan bahwa hal ini akan menjadi perubahan besar dalam segala hal, membuka ruang bagi proses solusi dua negara dan mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza.
“Yang paling penting ini akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pasca-konflik, dan proses solusi dua negara. Saat yang sama, penting untuk terus mendukung upaya senior humanitarian and reconstruction coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza,” pungkasnya.***
Penulis: Muhamad Rifki
Ediitor: Nurul Huda
