Blora, Tuturpedia.com – Keberadaan Bendungan Randugunting di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air, mendukung sektor pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah sekitar. Namun, di balik besarnya potensi infrastruktur sumber daya air tersebut, masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperjelas, terutama menyangkut regulasi pengelolaan, pembagian manfaat, dan hak-hak masyarakat setempat.
Persoalan tersebut menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Blora sekaligus Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Munawar. Ia menegaskan, keberadaan Bendungan Randugunting perlu dikawal bersama agar tujuan pembangunan yang telah direncanakan dapat benar-benar dirasakan masyarakat, terutama warga Kabupaten Blora sebagai salah satu wilayah yang berkaitan langsung dengan keberadaan bendungan tersebut.
Menurut Munawar, DPRD Blora selama ini terus mencermati perkembangan pembangunan dan pemanfaatan Bendungan Randugunting. Namun, informasi yang diterima pihaknya dinilai masih lebih banyak berkaitan dengan kebijakan di tingkat provinsi. Sementara itu, gambaran menyeluruh mengenai kebijakan dan peran pemerintah kabupaten dalam pengelolaan serta pemanfaatan bendungan masih perlu diperjelas.
“Kami dari DPRD Blora terus mencermati perkembangannya. Sejauh ini informasi yang kami terima lebih banyak dari kebijakan provinsi, sedangkan dari kabupaten sendiri belum secara utuh mendapatkan gambaran strategisnya. Kalau kita ingin mengembangkan itu, kita tentu harus punya andil,” ujar Munawar.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal kebijakan pemanfaatan bendungan. Sebab, pembangunan infrastruktur berskala besar tidak cukup hanya dilihat dari penyelesaian fisik, tetapi juga perlu dipastikan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di wilayah sekitarnya.
DPRD Dorong Kejelasan Regulasi dan Hak Masyarakat
Munawar menilai, salah satu hal mendasar yang harus segera diperjelas adalah regulasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Bendungan Randugunting. Kejelasan tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah, masyarakat, serta pihak-pihak terkait memiliki pemahaman yang sama mengenai kewenangan, mekanisme pengelolaan, dan manfaat yang dapat diperoleh dari keberadaan bendungan.
Menurutnya, masyarakat Blora perlu mendapatkan kepastian mengenai hak-hak mereka ketika bendungan telah terisi penuh dan beroperasi secara optimal.
“Nanti regulasinya seperti apa, pengelolaan hak-hak warga Blora harus diperjelas agar benar-benar terealisasikan. Kita ingin memastikan masyarakat Blora mendapatkan manfaat yang maksimal dari keberadaan bendungan ini,” tambahnya.
Bagi DPRD Blora, persoalan tersebut bukan sekadar urusan administratif. Kejelasan regulasi menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur strategis tidak berhenti pada pencapaian proyek, tetapi berlanjut pada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
Karena itu, diperlukan penjelasan yang komprehensif mengenai skema pemanfaatan air, kewenangan masing-masing instansi, serta ruang keterlibatan pemerintah daerah dalam mengawal kepentingan masyarakat.
Kejelasan tersebut juga diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari, terutama apabila terdapat perbedaan persepsi mengenai kewenangan pengelolaan dan pembagian manfaat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten.
Libatkan Pemprov dan Pihak Terkait
Sebagai tindak lanjut, FPKB DPRD Blora berencana melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pihak-pihak terkait. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang komunikasi untuk membahas regulasi, mekanisme pemanfaatan bendungan, serta posisi kepentingan Kabupaten Blora dalam kebijakan pengelolaannya.
Koordinasi tersebut menjadi penting mengingat pengelolaan infrastruktur sumber daya air melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dan instansi teknis. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak, melainkan membutuhkan komunikasi dan sinergi antarlembaga.
DPRD Blora berharap melalui koordinasi tersebut, berbagai hal yang selama ini belum mendapatkan gambaran secara utuh dapat segera dibahas dan memperoleh kejelasan. Sabtu, (10/10/2026).
Dengan demikian, pemerintah kabupaten memiliki pemahaman yang lebih lengkap mengenai kebijakan pemanfaatan Bendungan Randugunting, sekaligus dapat menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
Munawar juga menekankan bahwa pengembangan potensi bendungan harus melibatkan daerah yang berkaitan langsung dengan keberadaannya. Keterlibatan tersebut diperlukan agar kepentingan masyarakat setempat tidak terabaikan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan.
Bendungan Strategis Harus Berdampak bagi Masyarakat
Bendungan Randugunting merupakan infrastruktur sumber daya air yang dibangun pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.
Pembangunan bendungan tersebut diarahkan untuk mendukung ketahanan air dan pangan serta memberikan manfaat bagi kawasan di sekitarnya. Pemanfaatannya berpotensi mendukung kebutuhan air baku, sektor pertanian, dan pengelolaan sumber daya air secara lebih terencana, sesuai peruntukan dan kapasitas layanan yang ditetapkan.
Namun, potensi tersebut perlu ditopang oleh tata kelola yang jelas. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa keberadaan bendungan dapat memberikan manfaat sesuai kebutuhan wilayah, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Dalam konteks Kabupaten Blora, kepastian mengenai pemanfaatan Bendungan Randugunting menjadi perhatian tersendiri. Infrastruktur tersebut tidak hanya dipandang sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai aset strategis yang diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah dalam jangka panjang.
Karena itu, pembahasan mengenai regulasi perlu mencakup aspek teknis dan administratif, termasuk kewenangan pengelolaan, peruntukan air, mekanisme distribusi sesuai ketentuan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah yang berkepentingan.
Kejelasan mengenai hal-hal tersebut akan membantu masyarakat memahami bagaimana bendungan dimanfaatkan dan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh warga di wilayah terkait.
Jangan Berhenti pada Pembangunan Fisik
Dorongan DPRD Blora untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi menjadi bagian dari upaya mengawal keberlanjutan manfaat pembangunan. Sebab, keberhasilan sebuah proyek infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh selesainya pembangunan, tetapi juga oleh kemampuan pengelolaannya dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam hal Bendungan Randugunting, pertanyaan penting yang perlu dijawab bersama adalah bagaimana pemanfaatannya diatur, bagaimana kepentingan masyarakat sekitar diakomodasi, dan bagaimana pemerintah daerah dilibatkan dalam proses pengawasan maupun koordinasi kebijakan.
DPRD Blora berharap pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Blora, serta instansi teknis terkait dapat memperkuat sinergi untuk membahas persoalan tersebut.
Langkah koordinasi yang direncanakan FPKB DPRD Blora diharapkan tidak berhenti pada pertemuan antarlembaga, tetapi dapat menghasilkan kejelasan mengenai regulasi dan mekanisme pemanfaatan bendungan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Dengan adanya kepastian tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih transparan mengenai manfaat Bendungan Randugunting, sementara pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih jelas untuk mengawal kepentingan warganya.
Pada akhirnya, Bendungan Randugunting diharapkan tidak hanya menjadi simbol pembangunan infrastruktur sumber daya air, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitarnya.
Bagi DPRD Blora, memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat merupakan bagian penting dari upaya mengawal kepentingan daerah. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait menjadi langkah yang perlu ditindaklanjuti agar persoalan regulasi dan hak masyarakat Blora memperoleh kejelasan.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
