Tuturpedia.com – Komisi V DPR RI mengimbau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperhatikan kelangsungan pembangunan yang merata di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Harapannya, agar manfaat dari pembangunan di IKN dapat dirasakan oleh masyarakat lokal, bukan mendatangkan masalah.
“Kami tentu menginginkan supaya seluruh kegiatan yang ada di IKN tentu juga ramah bagi masyarakat lokal yang memang sudah ada di sana dan seluruh persoalan bisa diselesaikan secara baik,” imbau Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus pada Senin (1/4/2024) di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan, jika hal itu merupakan salah satu poin dalam kesimpulan rapat kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Pasalnya, belakangan ini mulai muncul adanya riak-riak di wilayah sekitar IKN.
Meskipun isu tersebut adalah ranah Otoritas IKN, tetapi Komisi V memandang domain persoalan infrastruktur tetap pada Kementerian PUPR.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Irwan mengingatkan Kementerian PUPR dalam rapat untuk memperhatikan keberlanjutan pemerataan pembangunan infrastruktur di 10 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Timur, terutama preservasi jalan nasional.
Legislator Dapil Kaltim itu mengingatkan Ditjen Bina Marga karena adanya pekerjaan rumah dari batas Tenggarong-Senoni-Kota Bangun, kemudian dari Kota Bangun lanjut ke Melak.
“Ini mudah-mudahan bisa tuntas multi years-nya. Kalau enggak bisa selesai akhir 2024, kalau bisa lanjut di 2025. Karena ini sangat penting, ini salah satu segmen yang belum tuntas di luar segmen yang luar biasa kita tuntaskan selama empat tahun ini,” ujar Irwan.
Sementara itu, di sektor pendidikan, Irwan mendorong Kementerian PUPR untuk melanjutkan program rehabilitasi dan renovasi sarana-prasarana sekolah serta madrasah di Kalimantan Timur.
“Kemudian yang penting juga adalah lanjutan rehab dan renovasi sarana prasarana sekolah maupun madrasah di Kaltim. Kita sudah tiap tahun kita terus luar biasa puluhan sekolah tiap tahunnya kita rehab di Kaltim, ini saya harap ini terus. Apalagi dengan adanya IKN ini sangat-sangat berhubungan bagaimana prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan bisa merata dan adil, jangan hanya di IKNnya tetapi di sekitar IKN maupun di 10 kabupaten/kota terkait sarana prasarana pendidikan di Kaltim ini,” tandasnya.***
Penulis: Ixora F.
Editor: Annisaa Rahmah.
