Tuturpedia.com – Pada 4 Juni 2024 kemarin, anggota DPR Amerika Serikat melakukan pemungutan suara untuk menjatuhkan sanksi kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menyusul keputusan jaksa untuk meminta surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Hasil pemungutan suara adalah 247-155, dengan hampir semua anggota Partai Republik dan puluhan anggota Partai Demokrat memberikan suara mendukung RUU tersebut.
Berdasarkan undang-undang tersebut, sanksi akan dikenakan pada Jaksa ICC Karim Khan dan pejabat lain yang terkait dengan kasus tersebut, memblokir transfer keuangan dan mencegah para pejabat tersebut memasuki Amerika Serikat.
Pernyataan Jaksa Khan tentang Invasi Israel ke Palestina
Sebelumnya, Jaksa ICC Karim AA Khan mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Menteri Pertahanan Netanyahu Yoav Gallant, serta para pemimpin senior Hamas pada Mei 2024 atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama invasi Israel ke Palestina mulai Oktober 2023.
Dugaan kejahatan perang tersebut juga termasuk tindakan yang membuat warga sipil kelaparan. cara peperangan yang ekstrim, pembunuhan yang disengaja, pemusnahan atau pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, penganiayaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan perbuatan tidak manusiawi lainnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Khan mengklaim hal ini juga terjadi setelah pengepungan total di Gaza, di mana tiga titik penyeberangan perbatasan, Rafah, Kerem Shalom, dan Erez ditutup untuk waktu yang lama mulai tanggal 8 Oktober 2023.
Barang-barang penting, seperti makanan dan obat-obatan, juga dibatasi melalui penyeberangan ini. Jaringan pipa air dan listrik juga terputus mulai 9 Oktober 2023.
Pekerja yang memberikan bantuan dari organisasi nirlaba juga terbunuh, sehingga dengan terpaksa mereka harus menghentikan pengiriman bantuan ke Gaza.
Atas segala pernyataan yang dibuat oleh Khan, Politisi AS termasuk Presiden Joe Biden mengecam pernyataan jaksa ICC tersebut. Mereka mendesak adanya “kesetaraan” dengan Israel dan Hamas, yang selalu disebut sebagai organisasi teroris oleh AS.
Dengan begitu, setelah voting dilakukan, Senat perlu meloloskan RUU ini agar bisa menjadi undang-undang agar kecaman dan sanksi kepada ICC dapat diberikan.
Namun, proposal undang-undang tersebut kemungkinan besar tidak akan disahkan oleh Senat, yang dikontrol ketat oleh Partai Demokrat.***
Penulis: Anna Novita Rachim
Editor: Nurul Huda
