Semarang, Tuturpedia.com – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana memberikan klarifikasi soal pertemuannya dengan calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto.
Hal tersebut diungkapkan Pj Gubenur Jateng Nana usai menghadiri Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 di Rama Shinta Ballroom, Hotel Patra Jasa, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (21/12/2023).
Nana selaku Pj Gubernur Jateng menjelaskan, pertemuan tersebut terjadi di Landasan Udara Angkatan Darat (Lanumad) Ahmad Yani, Kota Semarang pada Sabtu (9/12/2023) lalu.
“Tanggal 9 Desember sudah lama. Jadi gini memang terkait berita yang viral itu, memang ketika itu kami menjemput Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, jadi tidak ada keterkaitan lain,” jelas Nana.
Dalam pertemuan tersebut, Nana memposisikan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan.
Pj Gubernur Jateng Hanya Sebatas Menjemput Prabowo
Ia menyebut bahwa para menteri merupakan atasan dari pemerintah provinsi yang harus disambut ketika berkunjung.
“Para menteri merupakan atasan kami, dalam hal ini kami selaku Pj Gubernur, setiap atasan di wilayah kami harus dijemput dan terima dengan baik,” tutur Nana.
“Jadi seluruh menteri atau pemerintahan pusat baik kementerian maupun lembaga, kami ketika ada kesempatan jemput ya jemput,” tambahnya.
Nana melanjutkan, merupakan suatu keharusan dan hal biasa sebagai pimpinan daerah dalam melakukan penjemputan terhadap pejabat negara.
Nana juga memberikan klarifikasi bahwa ia tidak mengikuti agenda Prabowo Subianto, melainkan hanya sebatas penjemputan.
“Kemarin yang katanya kampanye itu kejadianya di Bandara Lanumad (Ahmad Yani) itu acara penjemputan setelah itu beliau kegiatan, saya (kegiatan) lain,” jelasnya.
Purnawirawan Jenderal Polisi bintang tiga tersebut menampik kabar mengenai pertemuan dengan Prabowo tersebut mengandung muatan politis.
“Jadi tidak mengkuti apalagi masalah pemilu ya, tak kami lakukan, kami tak ada kaitan masalah politis ya, hanya jemput saja,” ungkapnya.
Di akhir, Nana mengingatkan kembali bahwa setiap pejabat pemerintah harus selalu menjaga netralitas dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Ia menyebut, masyarakat harus dapat memilah konteks dalam peristiwa penjemputan tersebut.
“Ketika datang jemput tidak ada kaitan, Pj gubernur, wali kota, bupati adalah kepala daerah, memang kami harus netral. Tapi dalam konteks kedinasan adalah hal yang wajar jika kami menjemput pimpinan kami, menteri MPR-DPR, atasan kami,” tutupnya.***
Kontributor Kota Semarang: Rizal Akbar
Editor: Annisaa Rahmah
