Tuturpedia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi nominasi ‘alumnus paling memalukan’ yang diberikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM).
Jokowi mengaku tak mempermasalahkan gelar tersebut, meski mencemari namanya sebagai kepala negara.
Namun, Jokowi mengingatkan soal etika dalam berdemokrasi. Apalagi menurut dia, Indonesia masih menganut etika sopan santun ketimuran.
“Ya itu proses demokrasi boleh-boleh saja, tetapi perlu saya mengingatkan bahwa kita memiliki etika sopan santun ketimuran. Namun, saya ya biasa saja,” ujar Jokowi usai melakukan peresmian Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (11/12/2023).
Sebelumnya Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana turut menilai kritikan BEM UGM pada Jokowi. Menurut dia, setiap kritikan pada pemerintah adalah hal wajar dan merupakan proses demokrasi yang perlu dihormati.
“Dalam negara demokrasi, yang namanya kritik, yang namanya pujian dan kepercayaan terhadap penyelenggara negara adalah hal yang wajar,” katanya kepada wartawan.
“Dalam menilai kinerja pemerintah, juga ada yang tidak puas, dan ada yang puas atau bahkan ada yang sangat puas. Coba cek saja penilaian lembaga-lembaga survei terhadap kinerja Presiden. Juga bisa cek aktivitas Presiden yang lebih sering turun ke lapangan, mendengarkan suara masyarakat,” sambung dia.
Namun, dia menyarankan agar semua opini itu harus diuji dengan argumentasi, fakta dan bukti.
Kritik BEM UGM
BEM UGM memasang baliho dan mengunggah postingan di Instagram, yang memuat foto Jokowi dengan tulisan “Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan.” Postingan tersebut nampak tayang sejak Rabu (6/12/2023).
Postingan BEM UGM juga memuat undangan diskusi publik dengan tema ‘Rezim Monarki sang Alumni: Ambruknya Demokrasi, Ambruknya Konstitusi, dan Kokohnya Politik Dinasti.’
“Situasi demokrasi dan konstitusi negeri ini semakin kacau balau setiap harinya. Hal ini mengancam kehidupan politik bangsa dan memperkokoh politik dinasti. Bagi pekerja adanya problem rendahnya upah dan sistem kerja yang menindas juga berakar dari adanya regulasi yang tidak berpihak pada kelas pekerja, seperti UU Cipta Kerja dan turunannya. Parahnya, aspirasi kelas pekerja tidak pernah mendapatkan ruang yang demokratis,” tulis BEM UGM dalam postingannya.
Sikap BEM UGM dinilai merupakan bentuk kritikan keras pada pemerintahan Jokowi atas isu dinasti politik hingga jalannya konstitusi di RI.
Ketua BEM UGM Gielbran Mohammad Noor dalam sebuah diskusi bahkan mengatakan bahwa Jokowi akan melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Termasuk membuka jalan anak sulungnya, Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo.
“Ini momen yang tepat bagi kita menobatkan Jokowi sebagai alumni paling memalukan sepanjang sejarah. Sudah tidak ada alasan bagi kita untuk takut karena kalau kita berdiam diri dan terlena, ini bukan rezim yang terlalu kuat, tapi karena kita yang melemah,” ujar Gielbran.***
Penulis: Angghi Novita
Editor: Nurul Huda
