Tuturpedia.com – Seorang direktur Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB telah mengundurkan diri, dan mengeluarkan surat panjang yang mengecam organisasi tersebut, AS, dan perusahaan media Barat.
Ia menitikberatkan posisi mereka dalam perang antara Israel dan Hamas yang digambarkan dalam kasus buku teks genosida.
Craig Mokhiber, Direktur Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di New York , mengundurkan diri dalam surat kontroversial setebal empat halaman kepada Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk.
Dikutip Tuturpedia.com dalam laman New Republic, Rabu (1/11/23) dalam surat pengunduran dirinya, Mokhiber menulis, “Ini adalah kasus genosida. Proyek kolonial pemukim Eropa, etno-nasionalis, di Palestina telah memasuki tahap akhir, menuju percepatan penghancuran sisa-sisa terakhir kehidupan penduduk asli Palestina di Palestina.”
Ia juga menekankan solusi satu negara dan mengungkapkan keinginannya untuk sepenuhnya melucuti senjata Israel.
“Pertama, kita di PBB harus meninggalkan paradigma Oslo yang gagal (dan sebagian besar tidak jujur), solusi dua negara yang bersifat ilusi,” tulisnya, mengacu pada pembentukan dua negara terpisah untuk orang Yahudi dan Arab, sebagai usulan resolusi untuk konflik.
Dikutip dari Daily Mail, alih-alih solusi dua negara, Mokhiber menyerukan dukungan terhadap satu negara demokrasi sekuler bagi seluruh rakyat Palestina yang bersejarah.
“Terlebih lagi, pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan sebagian besar negara Eropa, sepenuhnya terlibat dalam serangan mengerikan ini,” tulis Mokhiber, mengecam negara-negara tersebut karena “menolak” untuk memenuhi kewajiban perjanjian mereka sehubungan dengan Konvensi Jenewa.
Beberapa negara tersebut diketahui melakukan hal sebaliknya dari perjanjian yang dibuat, mereka“mempersenjatai serangan” sambil memberikan dukungan ekonomi dan intelijen kepada Israel dan menutupi kekejamannya terhadap ribuan warga sipil dan pengungsi yang tidak bersalah.
“Pemerintah-pemerintahan ini tidak hanya menolak memenuhi kewajiban perjanjian mereka ‘untuk memastikan penghormatan’ terhadap Konvensi Jenewa.
Namun pada kenyataanya, mereka sebenarnya secara aktif mempersenjatai serangan tersebut, memberikan dukungan ekonomi dan intelijen, dan memberikan perlindungan politik dan diplomatik atas kekejaman Israel,” tulisnya pada buku teks tersebut.
Surat Mokhiber muncul setelah PBB menuntut gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas, di tengah meningkatnya pengeboman Israel terhadap Jalur Gaza.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada Jumat (27/10) memberikan suara 120 berbanding 14 untuk mengadopsi resolusi tidak mengikat tersebut.
Resolusi tersebut menyerukan ‘gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan’ dalam konflik paling berdarah antara Hamas dan Israel dalam beberapa dekade terakhir.
Israel dan AS telah menolak seruan gencatan senjata, dan menyatakan bahwa hal itu sama artinya dengan menyerah dan memberikan kemenangan bagi Hamas.
Resolusi tersebut adalah 45 negara abstain dalam pemungutan suara yang juga menyerukan ‘pembebasan segera dan tanpa syarat semua warga sipil yang ditawan secara ilegal’, meskipun resolusi tersebut tidak menyebut Hamas sebagai penculiknya.***
Penulis: Anna Novita Rachim
Editor: Nurul Huda
