Blora, Tuturpedia.com – Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P3A) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Luluk Kusuma Agung Ariadi, tegaskan agar tak main-main dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Tentunya, penegasan yang disampaikannya tersebut bukan tanpa alasan, hal itu dikarenakan buntut dari polemik BLT DBHCHT yang terjadi di wilayah Blora Selatan. Rabu, (25/12/2024).
“Jadi, terkait dengan informasi dugaan adanya pemotongan ini, langkah kita yakni langsung melakukan cek bersama Polsek yang ada di wilayah masing-masing kecamatan dan kita koordinasikan dengan APH,” ucapnya.
Lebih lanjut pihaknya, juga menuturkan bahwa saat ini sudah terus melakukan kunjungan dan kordinasi dengan forkompimcam di wilayah kecamatan se-kabupaten Blora.
“Ini kita sudah mulai melakukan kunjungan dan kordinasi dengan pihak forkompimcam di kecamatan-kecamatan se-kabupaten Blora,” ungkapnya.
Terlepas dari itu, sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Progam pemerintah yang berasal dari dana bagi hasil cukai tembakau yang dialokasikan untuk mendukung program sosial dan kesejahteraan masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok, atau biasa disebut dengan BLT DBHCHT) 2024, wilayah Blora Selatan, diduga tak tepat sasaran.
Maka dari itu, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyalurkan BLT DBHCHT. karena, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi dan meningkatkan taraf hidup keluarga-keluarga yang berhak menerimanya.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh, Bambang, salah satu warga Blora selatan, saat di menghubungi awak media ini, pada Senin, (23/12/2024) pagi, melalui sambungan pesan maupun telepon aplikasi WhatsApp.
“Jadi, terkait dengan BLT DBHCHT 2024 ini, saya selaku warga turut prihatin “Mas”. Karena, banyak tetangga-tetangga yang mengadu ke saya, terkait dengan penyaluran yang tak tepat sasaran dan diduga ada pemotongan oleh oknum-oknum RT maupun sampai Desa,” jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga menceritakan kembali bahwa dugaan pemotongan BLT DBHCHT tersebut berkisaran kurang lebih 100 ribu.
“Tetangga-tetangga saya bilang dugaan pemotongannya BLT DBHCHT itu kurang lebih 100 ribu. Dan, alasan pemotongan tersebut digunakan orang-orang yang ikut mendata, atau sebagai bentuk uang lelah,” bebernya.
Dirinya juga menuturkan kembali bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun, banyak penerima BLT DBHCHT ini, diduga dari kalangan kerabat maupun keluarga oknum-oknum perangkat Desa.
“Informasinya dari tetangga, yang menerima BLT DBHCHT itu, kebanyakan dari kerabat maupun keluarga dari oknum-oknum perangkat Desa. Kan, seharusnya ini tidak terjadi. Yang seharusnya berhak dan kondisinya memprihatinkan justru terkadang tak dapat. Kan, kasian,” tandasnya. ***
Penulis : Lilik Yuliantoro
