Jakarta, Tuturpedia.com – Pelantikan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS menjadi sorotan DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengingatkan agar Dewas yang baru dilantik tidak hanya menjadi pelengkap struktur, tetapi benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara kuat, independen, dan profesional.
Menurut Edy, posisi Dewas sangat strategis karena menjadi garda pengawas dalam memastikan penyelenggaraan jaminan sosial berjalan sesuai amanat undang-undang serta mampu menjawab berbagai persoalan layanan yang masih dikeluhkan masyarakat.
“Dewan Pengawas ini perannya sangat strategis. Mereka harus benar-benar memastikan kebijakan dan pengelolaan BPJS berjalan sesuai aturan, transparan, dan berpihak pada peserta,” ujar Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Ia menilai, pelantikan Dewas BPJS harus dimaknai sebagai momentum pembenahan menyeluruh, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan jaminan sosial. Pasalnya, hingga kini BPJS masih dibayangi berbagai tantangan, mulai dari keluhan pelayanan di fasilitas kesehatan, persoalan kepesertaan, hingga isu keberlanjutan pembiayaan.
Edy menegaskan, keluhan peserta bukan sekadar isu kecil, melainkan sinyal perlunya perbaikan serius. Karena itu, Dewas diminta memastikan manajemen BPJS melakukan pembenahan yang terukur dan berkelanjutan.
“Keluhan masyarakat itu nyata dan harus dijawab. Dewas punya peran untuk memastikan manajemen BPJS melakukan perbaikan yang terukur dan berkelanjutan, bukan sekadar reaktif,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa pengawasan Dewas tidak boleh berhenti pada urusan administratif. Dewas diharapkan aktif memberi rekomendasi strategis kepada direksi agar kebijakan tetap seimbang antara kualitas layanan dan kemampuan keuangan BPJS.
Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah III itu juga menggarisbawahi pentingnya independensi Dewas. Menurutnya, tanpa sikap independen, fungsi pengawasan rawan tumpul dan tidak efektif dalam menjaga akuntabilitas lembaga.
“Pengawasan yang kuat akan berdampak langsung pada kepercayaan publik. Kalau tata kelolanya baik, masyarakat akan merasa lebih terlindungi,” ujarnya.
Komisi IX DPR RI, lanjut Edy, akan terus mengawal kinerja BPJS melalui fungsi pengawasan, termasuk menjalin komunikasi intensif dengan Dewas. Ia berharap Dewas terbuka dalam menyampaikan laporan dan evaluasi kinerja secara berkala.
“Pelantikan ini harus menjadi titik awal perbaikan. Tujuan akhirnya jelas, memastikan layanan jaminan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.
