banner 728x250

Debat Capres 2024: Prabowo Singgung Pupuk Langka di Jateng, Ganjar Ingatkan Siapa Ketua HKTI

Prabowo singgung pupuk langka di Jateng, Ganjar ingatkan siapa Ketua HKTI di debat capres 2024. Foto: Instagram.com/ganjar_pranowo
Prabowo singgung pupuk langka di Jateng, Ganjar ingatkan siapa Ketua HKTI di debat capres 2024. Foto: Instagram.com/ganjar_pranowo
banner 120x600
banner 468x60

Tuturpedia.com – Panelis Al Makin mengambil tema pertanyaan untuk Ganjar Pranowo di segmen dua debat capres 2024 pada Rabu (12/12/2023).

Pertanyaan yang diajukan pada Ganjar di debat capres 2024 yaitu seputar pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.

“Indeks pelayanan publik di Indonesia stagnan, sementara Undang-Undang Pelayanan Publik menghendaki persamaan perlakuan dan memperhatikan kepentingan khusus kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas. Pertanyaannya, apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan?” ucap Valerina Daniel dalam membacakan pertanyaan untuk Ganjar.

Ganjar pun diberikan waktu selama dua menit untuk menjawab pertanyaan di debat capres 2024 tersebut.

Jawaban Ganjar di Debat Capres 2024

Ganjar membuka jawaban dengan pengalamannya yang sudah 10 tahun dalam pelayanan publik. Dia menghadirkan banyak kelompok untuk ikut serta.

“Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini. Mengajak mereka berpartisipasi sejak awal, satu menghadirkan dalam setiap Musrenbang, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok rentan lain termasuk orang tua,” ungkap Ganjar di Gedung KPU.

Menurut Ganjar, hal itu merupakan langkah untuk mengetahui apa saja yang mereka rasakan untuk menciptakan kesetaraan.

“Agar pengambil keputusan mereka aware, mereka peduli, apa yang mereka rasakan, kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan, sehingga fisiknya kalau bangun mereka paham mana yang akan menggunakan, sehingga tidak ada lagi protes soal itu,” jelas Ganjar.

Ganjar bercerita, sewaktu menjadi Gubernur Jawa Tengah, menginovasikan LaporGub pada tahun 2013. LaporGub merupakan kanal aduan masyarakat di Jawa tengah.

Oleh karena itu, kata Ganjar, harus ada kontrol publik untuk menjadikan pelayanan menjadi lebih baik lagi.

“Dari sisi aparaturnya mesti ada kontrol publik, maka kalau saya membuat pengalaman kami membuat LaporGub sebagai suatu ruang komplain publik yang pemerintah enggak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan, inilah yang akan kita angkat menjadi government super apps,” terangnya.

“Sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggilah yang harus kemudian mengambil alih itu sehingga pelayanan akan bisa jauh lebih baik, sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi,” sambungnya.

Tanggapan Prabowo ke Ganjar di Debat Capres 2024

Capres nomor urut 2, Prabowo menanggapi jawaban Ganjar dengan memberikan pandangannya bahwa petani dan nelayan juga termasuk dalam kelompok rentan.

Di sisi lain, Prabowo menyinggung soal Kartu Tani yang dicetuskan oleh Ganjar Pranowo dan betapa sulitnya para petani untuk mendapatkan pupuk.

“Menurut pandangan saya kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan dan yang saya dapat setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk dan mereka mengeluh dengan Kartu Tani yang Bapak luncurkan, ini mempersulit mereka dapat pupuk, jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan, saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu,” tutur Prabowo.

Kemudian, Ganjar kembali membalas dan menjelaskan perihal pupuk yang Prabowo singgung.

Dalam debat capres 2024, Ganjar menyampaikan jika pupuk langka juga terjadi di Papua, Sumatra Utara, NTT, NTB, dan Kalimantan Timur.

“Saya harus mengingatkan pak, pupuk langka terjadi di Papua pak, pupuk langka terjadi di Sumatra Utara pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin. Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan karena Bapak pernah menjadi Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia),” balas Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar menuturkan, yang menjadi kendala ialah data petani yang belum beres.

“Pak, data petani kita tidak pernah beres, maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran. Pada saat yang sama, kuota pupuk tidak boleh dibatasi, maka ini yang saya telepon langsung pada Pak Wapres saat itu, Pak Wapres please kasih tambahan, kalau tidak, tidak cukup, dan ini terjadi di seluruh Indonesia, maka inilah yang mesti kita kerjakan nanti,” pungkasnya.***

Penulis: Annisaa Rahmah

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses