Tuturpedia.com – Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menekankan komitmennya terhadap pemberdayaan golongan disabilitas dalam debat capres 2024 pada Minggu (4/2/2024).
Dalam penjelasannya, Prabowo menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk merekrut para penyandang disabilitas dalam pekerjaan di pemerintahan dan komunitas pertahanan.
“Kita harus berpihak kepada mereka dan kita berkomitmen merekrut mereka ini di pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka lakukan di pemerintahan dan juga di komunitas pertahanan,” tutur Prabowo Subianto dalam debat capres 2024 kelima.
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti bidang-bidang yang dapat dijalankan oleh penyandang disabilitas dan mengungkapkan kolaborasinya dengan pihak eksternal untuk mencari teknologi yang dapat membantu mereka.
Dia juga menegaskan bahwa sejak awal kariernya di bidang politik, Gerindra, partai yang dipimpinnya, telah mensponsori undang-undang terkait disabilitas.
Meskipun Prabowo banyak berbicara mengenai peran Gerindra dalam mendorong pengesahan undang-undang terkait penyandang disabilitas, ia juga berjanji untuk tidak meninggalkan mereka dan memberikan kemudahan-kemudahan yang diperlukan.
Namun, ia tidak memberikan tanggapan konkret terkait isu penyediaan data penyandang disabilitas.
Tanggapan Ganjar Pranowo
Pada bagian selanjutnya, Ganjar Pranowo diberikan kesempatan untuk merespons pertanyaan yang sama.
Dengan tegas, ia menyindir jawaban Prabowo, menyoroti pentingnya data dalam konteks ini.
Ganjar kemudian memaparkan program KTP Sakti (Satu Kartu Terpadu Indonesia) yang diusulkannya, berpendapat bahwa dengan satu data, yaitu NIK, penyandang disabilitas dapat lebih mudah didata dan diperbaharui secara berkala.
Selain itu, Ganjar menegaskan perluasan partisipasi mereka dalam pembuatan kebijakan publik.
“Ketika merancang pembangunan, hadirkan mereka, kasih ruang pertama untuk mereka berpendapat,” ucap Ganjar.
Tanggapan Anies Baswedan
Anies Baswedan, sebagai capres nomor urut 1, merespon dengan memberikan solusi alternatif.
Pertama-tama, ia meminta izin dari Prabowo untuk menyampaikan tanggapannya.
Anies menekankan perlunya data yang komprehensif untuk mengetahui jumlah dan lokasi penyandang disabilitas, serta jenis disabilitas yang mereka miliki.
Ia menjelaskan bahwa membantu penyandang disabilitas bukanlah amal, melainkan pemenuhan hak asasi mereka.
“Kita harus lihat bahwa membantu disabilitas itu bukan charity, tetapi pemenuhan hak asasinya,” ungkap Anies.
Menurut Anies, kerjasama dengan dinas di setiap wilayah untuk menyediakan data yang lengkap akan memastikan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Sebagai catatan, konsesi penyandang disabilitas mencakup potongan biaya yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
Prabowo menyimpulkan pernyataannya dengan menyetujui tanggapan yang telah disampaikan oleh Ganjar dan Anies terkait isu disabilitas.
“Saya sependapat, tapi memang sekali lagi bahwa pemerintah harus lebih proaktif investasi di sekolah-sekolah khusus mereka (penyandang disabilitas) dan mencoba teknologi-teknologi khusus untuk membantu kaum disabilitas,” pungkas Prabowo.***
Penulis: Muhammad Rifki
Editor: Nurul Huda
Respon (1)