Tuturpedia.com – Sejumlah orang tua berdemo di Depok, Jawa Barat guna memprotes sistem PPDB SMAN 4 Depok yang diduga adanya kecurangan.
Para orang tua ini mencurigai banyak calon siswa titipan yang menyebabkan anak mereka tidak lolos atau tidak diterima di sekolah tersebut meskipun jarak rumahnya dekat.
Menurut Roy Pangharapan selaku koordinator unjuk rasa, kecurangan-kecurangan itu terlihat dari sistem online PPDB SMAN 4 Depok yang bermasalah.
Selain itu, pengunduran waktu pengumuman tanpa alasan yang jelas juga membuat para orang tua murid merasa curiga terhadap pihak panitia PPDB SMAN 4 Depok.
“Jadi ini sinyalir pertama ya tiba-tiba online-nya juga kan bermasalah. Ini ada apa? Terakhir, kemarin mau pengumuman jam siang, ini sampai jam malam. Mereka harus menjelaskan dong,” ujar Roy Pangharapan, dikutip Rabu (26/6/2024).
Ia meminta untuk adanya transparansi mengenai informasi data diri siswa yang diterima jika memang tak melakukan kecurangan.
“Kalau memang tidak ada, kita minta transparan dong, dibuka aja siswanya semuanya, namanya siapa, tinggal di mana, jaraknya berapa,” tegasnya.
Sebelumnya, diketahui kecurangan PPDB juga terjadi di Jawa Barat berupa modus pemalsuan dokumen.
Terdapat 94 calon di dua sekolah yang memalsukan kartu keluarga mereka. Hal ini membuat Pejabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin akan melaporkan kecurangan PPDB tahap 1 pada Kemendikbud Ristek.
Ke depannya, pemerintah provinsi Jawa Barat pun akan menganulir calon siswa yang terbukti melakukan kecurangan.
“Kami akan laporkan semua ke KK (kartu keluarga). Bahwa tujuan zonasi itu meratakan sekolah karena ternyata paradigma itu masih tidak bisa, tidak mudah untuk mengubah sekolah favorit,” ujar Bey Machmudin.
Ia menyampaikan perlu ada kerjasama dari semua pihak untuk mengusut kecurangan ini termasuk dari disdukcapil untuk mengonfirmasi ulang alasan ada 6 hingga KK yang memiliki alamat yang sama.
“Kerjasama dari semua pihak termasuk dari dinas dukcapil untuk memperhatikan itu atau dia mengkonfirmasi ulang semuanya, kenapa bisa sampai satu rumah atau satu alamat itu bisa 6 KK. Kan sudah tidak normal sebetulnya,” jelas Bey.***
Penulis: Niawati
Editor: Nurul Huda
